Survei Voxpopuli: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menurut hasil survei Voxpopuli Research Center, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tetap tinggi.

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan 17-23 Desember 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat, dan mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Untuk margin of error survei sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (8/1/2023), mengatakan kepuasan publik berada di angka 75 persen.

"Kepuasan publik terhadap Jokowi selalu di atas 75 persen sepanjang tahun 2022," katanya, Minggu (8/1) dikutip dari Antara.

Survei itu menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Kepala Negara secara akumulatif mencapai 76,2 persen.

Baca Juga: Tiba di Jakarta, Anwar Ibrahim Disebut Akan Bahas Investasi di IKN Bareng Jokowi

Dari angka itu, 4,8 persen di antaranya menyebut sangat puas dan 71,4 persen merasa cukup puas, sementara 19,8 persen menyatakan tidak puas.

Kemudian dari 19,8 persen tersebut sebanyak 1,2 persen menjawab tidak puas sama sekali, dan 18,7 kurang puas serta sisanya tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,0 persen.

Ia mengatakan rendahnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi terjadi pada pertengahan 2021 saat gelombang varian delta mulai menyebar di Indonesia.

Namun, seiring menurunnya kasus Covid-19, pelonggaran mulai dibuka dan ekonomi kembali bergerak.

Akibat peristiwa itu, tingkat kepuasan publik kembali pulih bahkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian akhir 2022 pemerintah memutuskan mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Meskipun kepuasan publik atas kinerja Jokowi tergolong tinggi, Achmad mengingatkan ancaman resesi global dan memasuki tahun politik bisa berkorelasi pada naik atau turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan kepemimpinan nasional setelah 2024 mengingat batasan konstitusi dua periode.

"Pertanyaannya, apakah kepemimpinan selanjutnya dapat meneruskan program-program pembangunan Jokowi, atau malah akan berujung pada antitesis," ujarnya.

Baca Juga: Digoyang Isu Reshuffle, Johnny G Plate: NasDem Komitmen Kawal Presiden Jokowi hingga Tuntas