Walhi: Daripada Naikkan Tarif KRL untuk Orang Kaya, Mending Cabut Subsidi Kendaran Listrik Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta berpendapat,  daripada mencabut subsidi Commuter Line (KRL) bagi orang kaya, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.

Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan,  subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.

Menurutnya, subsidi tiket KRL sudah tepat untuk mengurangi ketergantungan naik kendaraan pribadi.

Sementara itu, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di Jalanan.

Baca Juga: Wacana Pembedaan Tarif KRL, 'Orang Kaya' Bayar Sekitar Rp10.000 Hingga Rp15.000!

Aminullah menyampaikan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit.

"Pemerintah harusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang," ujar Aminullah, Minggu (1/1/2023) dikutip dari Antara.

Jadi Beban Polusi Udara

Selain berpotensi memperparah kemacetan, Aminullah mengatakan kenaikan tarif KRL untuk orang kaya juga akan memperparah polusi udara di Jakarta.

Aminullah menilai dengan rencana kenaikan tarif KRL akan membuat masyarakat enggan untuk menggunakan kendaraan umum, khususnya KRL.

Baca Juga: Orang Kaya akan Bayar KRL Tanpa Subsidi, Menhub: Sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000

"Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," ungkapnya.

Subsidi tiket KRL, kata Dia, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.

Hal ini lantaran pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.

Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum.

"Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," ujar Aminullah.