Ramai-Ramai Mengundurkan Diri Jadi Enumerator BRIN Setelah Honor Disunat 80 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV – Enumerator atau surveyor program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundurkan diri secara massal.

Kasus ini mencuat dalam cuitan di twitter salah seorang calon enumetor dengan nama akun @sangatedgy. Dalam tulisan Dhinia Eka (22), pemilik akun tersebut, mengungkapkan para enumerator mundur setelah honor dipangkas sekitar 80 persen dari yang dijanjikan awal.

Ia menjelaskan, BRIN dalam perjanjian awal menawarkan upah sebesar 70 persen dari uang harian sesuai standar biaya masukan (SBM) per hari, ditambah ada biaya transport, biaya penginapan Rp150 ribu dan sebagainya.

Untuk diketahui, total SBM setiap wilayah berbeda-beda. Satu tim enumerator ini terdiri dari 8 orang. 

Dhinia yang masuk dalam Tim Jatim, SBM  yang didapat secara per hari Rp225 ribu- Rp285 ribu per orang. "Untuk Jatim berarti 70 persen dari SBM adalah Rp 150 ribu," sebut Dhinia kepada Kompas TV, Rabu (9/11/2022). 

Namun, janji itu ternyata tak dapat dipenuhi. BRIN merevisi hak keuangan enumerator pada hari terakhir pelatihan. Tim Dhinia hanya akan mendapatkan sekitar total Rp20 juta jika menyelesaikan survei. Padahal sebelumnya, bisa mendapatkan sekitar total Rp30 juta untuk masa kerja 77 hari.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres 104, Tunjangan Kepala BRIN Capai Rp49,86 Juta Per Bulan, Berapa untuk Megawati?

“Tapi waktu closing, angka tersebut berubah lagi hanya Rp 50.000 untuk penginapan dan uang harian 70 persen itu,” ujarnya, Selasa (8/11/2022).  

Mendapati honornya dipangkas, ia bersama rekan satu tim protes dan memberi kesempatan kepada BRIN untuk mempertimbangkan kembali.

Hingga pada 7 November lalu, timnya bertemu dengan beberapa staff dari BRIN melalui zoom meeting untuk kembali membahas teknis/metodologi, honor dan kontrak.

“Tapi apa yang kami dapat? Honor kami semakin di sunat. Jadi hanya 150rb/hari tanpa uang makan, nginep, askes. Untung saja kami belum tandatangan kontrak,” ungkapnya.

Tak kalah mengejutkan baginya adalah jawaban dari pihak BRIN yakni “Kalau dirasa 150rb tidak cukup ya sudah tidak usah diambil,” sebut Dhinia.

Ia dan beberapa rekannya pun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan riset tahun ini. Namun demikian, menurutnya, masyarakat harus mengetahui tentang kejadian dan alasannya karena anggaran yang digunakan menggunakan uang rakyat.

“Masih ada beberapa tim yang bertahan, tapi hanya 10 persen saja, dan sepertinya tidak jadi dilaksanakan di tahun 2022 kalau dibawah 40 persen yang melakukan pengambilan data. Sangat disayangkan padahal ini adalah agenda 5 tahun sekali yang dari dulu sudah dilakukan dengan baik oleh lembaga sebelumnya,” ungkap Dhinia. 

Hingga kini, cuitan tersebut masih ramai diperbincangkan dengan like mencapai 16 ribu dan diretweets sebanyak 5.233 ribu per hari ini.