Menkes Budi Pilih Fokus Selamatkan Bayi, Ketimbang Berpolemik Pidana soal Gagal Ginjal Akut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak mau ambil pusing dengan desakan agar Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab secara pidana terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. 

Menurut Budi ,Kemenkes lebih memilih berfokus menyelamatkan anak dari kematian akibat gagal ginjal akut dibanding harus mencari siap pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

"Kalau saya lihatnya lebih penting menyelamatkan bayi-bayinya dari kematian. Lebih baik tenaganya kita pakai untuk bisa menjaga agar bayi-bayi kita tetap sehat," ujar Budi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/10/2022).

Menkes Budi memilih untuk mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menjegah kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat. 

Baca Juga: Imbas Kasus Gagal Ginjal Akut, Partai Buruh Demo Tuntut Menkes dan Kepala BPOM Turun dari Jabatan!

Menurutnya kalaupun ada kelalaian dalam pengawasan yang menyebabkan maraknya kasus gagal ginjal akut, Budi menyerahkan hal itu kepada aparat penegak hukum.

"Kalau saya merasa yuk kita konsentrasinya beresin ini supaya jangan lebih banyak lagi bayi-bayi kita yang kena dan meninggal, nyawa lebih penting," ujar Budi.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Santoso menilai maraknya penyakit gagal ginjal akut pada anak menimbulkan desakan agar ada proses hukum terhadap pihak yang dianggap lalai.

Adapun per tanggal per 26 Oktober 2022 jumlah kasus gagal ginjal pada anak tercatat 269 kasus yang tersebar di 27 provinsi.

Baca Juga: Soal Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Mendalami Unsur Pidana 2 Perusahaan Obat yang Dilapor BPOM

DKI Jakarta jadi provinsi dengan total kasus gangguan ginjal akut pada anak terbanyak. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta ada 57 kasus gagal ginjal akut.

Rinciannya 27 pasien meninggal dunia, 23 sedang dalam perawatan, dan 7 orang telah dinyatakan sembuh.