Kompas TV nasional politik

Survei Charta Politika: Kepuasan Publik pada Kinerja Pemerintah Menurun

Kompas.tv - 22 September 2022, 15:46 WIB
survei-charta-politika-kepuasan-publik-pada-kinerja-pemerintah-menurun
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun. (Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun, seusai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu terungkap dari hasil survei Charta Politika Indonesia yang dirilis, pada hari ini, Kamis (22/9/2022). 

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyebut dalam temuan survei terbaru tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi berada pada angka 63,5 persen. 

"Yang disebut dengan angka kepuasan itu adalah penjumlahan dari responden yang menyatakan sangat puas sebesar 9,7 persen dengan yangmenyatakan cukup puas di angka 53,8 persen," kata Yunarto dalam rilis temuan hasil survei secara daring, Kamis (22/9).


 

Sementara tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan, kata dia, berada pada angka 34,3 persen.

Jika dilihat dari tren, lanjut,Yunarto, terdapat penurunan tingkat kepuasan kinerja Pemerintah dibandingkan survei pada bulan Juni.

Di mana, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pada Juni lalu berada di angka 68,4 persen.

"Artinya, turun sekitar 4,9 persen dibandingkan dengan situasi sebelum," ujarnya.

Baca Juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Anjlok, Buntut Harga BBM Naik

Yunarto mengatakan, angka kepuasan tersebut, yakni 63,5 persen memang masih tergolong rapor biru, namun penurunannya sudah menyalakan lampu kuning bagi pemerintah.

“Memang terjadi penurunan dan menurut saya juga lampu kuning bagi pemerintah," ujarnya.

"Artinya ada beberapa hal yang harus tersosialisasi dengan baik sesuai dengan argumentasi yang diberikan pemerintah. Namun di sisi lain memang masih bisa dikatakan rapor biru,” ujarnya.

Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan pada tanggal 6 – 13 September 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Sementara metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.82 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Dikebut, Apa Strategi Presiden Jokowi untuk Indonesia di Sisa Jabatannya?



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x