Kompas TV nasional rumah pemilu

Politikus PKB: Pemilu 2024 Tak Boleh Dirusak dengan Politik Agama

Kompas.tv - 28 Juli 2022, 06:11 WIB
politikus-pkb-pemilu-2024-tak-boleh-dirusak-dengan-politik-agama
KPU merencanakan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 akan dibuka mulai 1 sampai 7 Agustus 2022. (Sumber: Kompas.id)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi PKB Maman Imanulhaq meminta penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang tak dirusak dengan segelintir oknum yang memanfaatkan isu agama untuk meraup suara dalam pesta demokrasi mendatang. 

Ia berharap agenda politik nanti bisa dilaksanakan secara tenang, aman, dan damai.

Diharapkan tak ada polarisasi yang begitu kentara seperti Pilpres 2019, apalagi seperti Pilkada DKI 2017 lalu.

Ia meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut turun tangan, meneduhkan iklim politik yang biasanya panas, bahkan dibubuhi oleh provokasi mengatasnamakan agama.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Responden Ingin Jumlah Parpol Tak Terlalu Banyak di Pemilu 2024

"Jangan sampai Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang dirusak dengan politik agama yang menggunakan keterbelahan umat untuk memastikan kemenangan politik," kata Maman, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (27/7/2022).

Belakangan, bahkan muncul ide meniadakan pesta demokrasi bila cuma merusak persatuan bangsa.

Menurutnya diksi itu hanya ingin menegaskan integrasi bangsa adalah harga yang tak bisa ditawar-tawar.

Oleh sebab itu, MUI dengan kewenangan yang ia punya, memiliki sarana yang tepat untuk ikut memastikan jalannya pemilihan umum maupun presiden yang tenang dan damai.

Selain itu, ia pun berharap para politisi urung memainkan politik suku, agama, ras, dan antargolongan atat SARA, apalagi menggunakan ayat-ayat suci untuk mengkampanyekan para jagoannya.

"Kita telah melewati Pilpres dan Pilkada yang keras, hasilnya polarisasi di masyarakat meruncing yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Ia menilai agenda pesta demokrasi nanti tak boleh dinodai dengan agenda politisasi SARA, karena bisa memecah belah umat beragama di Indonesia.

Baca Juga: Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Minta Ini ke Kapolri

"Jangan sampai pemilu mendatang dinodai kembali dengan politisasi SARA yang ujungnya mengarah pada kerusakan tatanan sosial masyarakat," kata Maman.



Sumber : Tribunnews.com


BERITA LAINNYA



Close Ads x