Birokrasi Tanah Air Tak Banyak Berubah, Kemendagri Ungkap 3 Kelemahan ASN Indonesia

JAKARTA, KOMPAS TV - Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyebut, terdapat tiga kelemahan yang terjadi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut membuat birokrasi di Tanah Air tak mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun.

Ia menjelaskan, secara umum, sumber daya manusia (SDM) di birokrasi memiliki tiga kelemahan, yaitu soal kompetensi, komitmen dan kekompakan.

Baca Juga: Bima Arya Keluarkan Aturan Pakaian Dinas, ASN Pemkot Bogor Boleh Pakai Sneakers dan Hoodie

"Pertama adalah kompetensi. Ini jadi problem. Berapa banyak sih ASN yang bisa diandalkan di dinas-dinas? Paling 20 persen yang betul-betul bisa diandalkan, yang bisa dipercaya penuh, yang lainnya tidak. Kalau ini bisa dinaikkan, kinerja kita bisa lebih bagus lagi. Ini menjadi PR kita," kata Fatoni dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6/2022). 

Menurut dia, untuk meningkatkan kapasitas di era digital seperti sekarang sangat mudah. 

"Tidak perlu biaya. Ada youtube, webinar, buku elektronik dan lain-lain," ujarnya. 

Kelemahan yang kedua, lanjut dia, adalah komitmen kerja dari para ASN.

"Rasa memiliki, kesungguhan, tanggung jawab. Sebagian besar manusia ingin kerjanya yang ringan, tidak berisiko. Kalau saja ada SDM yang punya kompetensi bagus tetapi tidak punya komitmen, itu tidak berguna bagi organisasi," kata dia.

Ia menambahkan, kelemahan ketiga adalah kekompakan. 

"Kerja tim. Banyak yang ingin menonjol sendiri, egois, tidak menerima masukan yang lain, merasa pintar sendiri, ini banyak," ujarnya.

"Kekompakan itu bagaimana caranya? Jalin silaturahmi, koordinasi, kolaborasi. Kalau saja ada orang hebat secara individual, dia bisa kerja bagus, ini masing-masing akan menghasilkan kerja yang bagus. Tetapi kalau orang bagus ini dikumpulkan jadi satu, ada pekerjaan lain yang lebih besar yang bisa dikerjakan lagi. Inilah kekompakan itu," kata dia.

Ia mengimbau agar para ASN di seluruh Indonesia terus mengabdi kepada masyarakat dengan rasa tanggung jawab. Diharapkan selalu ada inovasi yang diciptakan ASN agar birokrasi Indonesia lebih bernilai. 

"Segala sesuatu di tangan kita harus menjadi lebih bernilai. Penting kita mendorong agar semua pejabat struktural bisa inovatif. Perlu ada perwali minimal yang mewajibkan eselon 4, 3, 2 menghadirkan satu inovasi, satu tahun. Bisa dibayangkan semua pejabat struktural menciptakan inovasi, alangkah hebatnya sebuah daerah, cepat melesat," jelas Fatoni.

Menurutnya, inovasi tidak harus rumit dan tidak harus digital. 

"Memperbaiki SOP, memperbaiki cara kerja, memperbaiki lingkungan, membuat lahan yang tadinya tidak termanfaatkan, jadi bermanfaat. Kreativitas bisa menghasilkan inovasi," katanya.

Baca Juga: Banyak ASN Tak Tahu, Beri Tanda Like di Medsos Calon Pilkada adalah Pelanggaran Netralitas

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya mengatakan, penjelasan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, harus menjadi cambuk bagi seluruh kepala daerah.  

"Rekam jejaknya luar biasa memberikan banyak perubahan di birokrasi pemerintahan Indonesia.  Banyak tips-tips menarik dari Pak Agus Fatoni. Saya sarankan teman-teman kepala daerah untuk mengundang Pak Fatoni, banyak tips dan motivasi menarik dari beliau," katanya.