Kompas TV nasional politik

Tunduk Arahan Jokowi, PAN Mengaku Berhenti Wacanakan Tunda Pemilu 2024

Kompas.tv - 20 April 2022, 11:21 WIB
tunduk-arahan-jokowi-pan-mengaku-berhenti-wacanakan-tunda-pemilu-2024
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019). (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku tunduk pada arahan Presiden Joko Widodo untuk berhenti mewacanakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Ketua PAN Zulkifli Hasan sempat memberikan dukungan bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

"PAN mengikuti arahan dan kebijakan Presiden Jokowi untuk berhenti mewacanakan tentang penundaan jadwal pemilu dan menyelenggarakan pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 serta Pilkada serentak di bulan November 2024," ucap kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Viva Yoga berkilah, sikap berhenti partainya mewacanakan penundaan pemilu 2024 karena arahan, kebijakan, dan sikap politik Presiden Jokowi sudah jelas, terang-benderang, dan tidak multitafsir.

Baca Juga: Jokowi Minta Stop Suarakan Tunda Pemilu, Pengamat: Menguatkan Asumsi, Isu Ini dari Lingkaran Istana

Saat ini, Viva Yoga menuturkan PAN tengah mempersiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan pendaftaran partai politik mulai Agustus 2022 untuk Pemilu 2024.

"PAN tidak akan mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain. PAN akan menghormati sikap dari partai politik lainnya," ujarnya.

Dalam menyambut pelaksaan Pemilu 2024, Viva Yoga mengatakan pihaknya kini fokus mengerjakan beberapa program pemenangan. Seperti halnya dengan pembentukan komite ad hoc yang telah dibentuk dan diresmikan mulai dari tingkat nasional (KPPN), provinsi (KPPW), hingga kabupaten dan kota (KPPD).

Tak hanya, Viva Yoga mengatakan PAN juga melakukan kaderisasi di hampir 514 kabupaten dan kota, pendataan nama saksi per tempat pemungutan suara (TPS), serta rekrutmen calon legislatif untuk tingkat DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota.

Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Sebelumnya diberitakan KOMPAS TV, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.

Sebelumnya sebagaimana diberitakan, ada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang melemparkan wacana soal penundaan Pemilu 2024.




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x