Kompas TV nasional politik

Ketua BEM UI: Aksi Mahasiswa Berjalan Kondusif karena Aparat Keamanan Tidak Represif

Kompas.tv - 14 April 2022, 06:20 WIB
ketua-bem-ui-aksi-mahasiswa-berjalan-kondusif-karena-aparat-keamanan-tidak-represif
Sebanyak puluhan mahasiswa aksi unjuk rasa tiba di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). (Sumber: Kompas.tv / Baitur Rohman)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV – Aksi mahasiswa beberapa hari lalu, khususnya pada 11 April 2022, berjalan kondusif karena polisi tidak melakukan tindakan represif dan larangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada anggotanya untuk tidak melakukan kekerasan.

Hal itu disampaikan Bayu Satrio Utomo, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dalam Diskusi LP3ES dengan tema 'Gerakan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi', Rabu (13/4/2022).

“Aksi-aksi mahasiswa beberapa hari lalu dapat berlangsung kondusif karena dua faktor yakni, polisi atau aparat keamanan yang tidak lagi melakukan tindakan represif, serta didukung oleh Panglima TNI yang melarang dilakukannya kekerasan kepada mahasiswa,” urainya, kemarin.

Selain dari pihak aparat kemanan, gerakan mahasiswa juga dinilainya telah mempunyai manajemen aksi yang lebih baik.

Baca Juga: 2 Aktivis '98 Perdebatkan Tuntutan Mahasiswa Soal Tolak Penundaan Pemilu

Dia menambahkan, mahasiswa juga menyadari bahwa mereka harus menelurkan ide-ide besar, khususnya menjawab masalah-masalah fundamental bangsa.

Setelah dilakukan kajian, salah satu masalah besar tersebut adalah reforma agraria, yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.

“Hal itu yang seringkali menimbulkan konflik-konflik meluas di berbagai daerah.”

Sementara, narasumber lain dalam diskusi tersebut, Dr Dzulfian Syafrian yang juga mantan Ketua BEM FE UI, merinci beberapa isu yang menjadi fokus gerakan mahasiswa saat ini.

Pertama, masalah akut perekonomian dengan terjadinya kenaikan harga-harga khususnya BBM dan minyak goreng.

Menurutnya, hal itu menandai adanya krisis kebijakan ekonomi nasional.

“Terjadi salah kelola dalam kebijakan sosial politik. Adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu," sambung Dzulfian.

Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Kompleks Kantor Gubernur Lampung

“Tidak ada kinerja bagus tetapi minta perpanjangan periode  jabatan,” imbuhnya.

Selanjutnya adalah pengelolaan negara yang menurun secara kualitas, dan mengakibatkan gagalnya pencapaian hal-hal fundamental, tetapi dilaporkan bahwa negara dalam keadaan baik-baik saja.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x