Penyaluran BLT Minyak Goreng Harus Diawasi, Pengamat: Sarat Orang Gemar Mengutil

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mewanti-wanti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng harus diawasi ketat karena berpotensi menjadi ladang korupsi.

Dalam acara Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, Sabtu (9/4/2022), Agus mengatakan bahwa penyaluran BLT minyak goreng harus dilakukan dengan hati-hati, terutama terkait dengan data penerima.

“Saya selalu kritisi soal data. Datanya memang sudah di-cleansing (dibersihkan), tetapi sekali lagi saya masih ragu karena kan orang miskin dan orang kaya bisa terjadi dalam hitungan menit," kata Agus.

Baca Juga: BLT Minyak Goreng Harus Disalurkan ke 20,65 Juta Penerima Sebelum Lebaran, Baru Siap 1 Juta Penerima

“Jadi ini harus hati-hati, karena di mana-mana pemberian BLT mulai dari perancangannya sampai pelaksanaannya, itu sarat akan orang gemar mengutil alias korupsi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus menilai bahwa program BLT berpotensi menjadi ladang korupsi terencana karena bentuk bantuan berupa uang tunai.

“Pengawasannya harus sangat ketat karena ini program korupsi yang bisa terencana dari awal pengusulan, pengesahan, sampai pelaksanaan. Ada (potensi korupsi). Kan ini uang tunai," jelasnya.

Terlebih, Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan sistem IT untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan. Hal ini, kata Agus, dinilai sebagai celah bagi para hacker untuk menyusup ke dalam data tersebut.

Menurutnya, potensi kebocoran data penerima BLT minyak goreng masih cukup besar sehingga harus diawasi dengan ketat.

“Lalu siapa yang ketahuan melanggar dihukum sangat berat, karena ini urusan perut orang,” tegasnya.

Baca Juga: Mudah! Cara Cek BLT Minyak Goreng, Bisa Lewat Situs atau Aplikasi Resmi

Untuk diketahui, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada 20,65 juta penerima. Bantuan ini ditargetkan cair seminggu sebelum Lebaran.

Sekjen Kemensos Harry Hikmat mengatakan bahwa BLT minyak goreng tahap awal akan diberikan kepada 1.070.901 penerima.

Sementara, data sebanyak 17,2 juta penerima masih dalam proses di Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OMSPAN).