Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tingkatkan Kerja Intelijen, Petakan Secara Presisi Situasi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah melakukan peningkatan kerja intelijennya untuk memetakan secara presisi situasi yang terjadi di Papua.

Dengan begitu, pemerintah mempunyai pendekatan baru yang dapat menyelesaikan persoalan sosial, politik, hingga keamanan di Papua.

Demikian anggota Fraksi PKS ini merespons serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur dan delapan lainnya terluka pada Sabtu (26/3/2022).

“Perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas. Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang,” kata Sukamta sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Danrem 172 PWY Jawab Tegas Kapolres Nduga yang Sebut Anggota TNI Prada Yotam Gabung KKB

Sukamta menuturkan, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir penyerangan KKB semakin sering terjadi.

Setidaknya, lanjut Sukamta, sejak awal tahun 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil tewas akibat serangan KKB.

Selain itu, Sukamta juga mencermati aksi teror di Papua intensitasnya semakin sering bahkan dengan menggunakan persenjataan yang lebih kuat.

“Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Artinya upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif,” ujarnya.

Bagi Sukamta, penanganan KKB tentu tidak sama dengan bagaimana pemerintah mengatasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh atau teroris oleh Densus 88.

Baca Juga: 2 Jenazah Marinir Korban Serangan KKB di Nduga Telah Dievakuasi, KASAL Perintahkan Penghormatan

Sebab, kata Sukamta, ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua sehingga membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.

“Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” katanya.

Apalagi, sambung Sukamta, persoalan di Papua sudah terlalu lama sehingga seyogyanya harus ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan.

Maka itu, Sukamta menekankan Pemerintah perlu membuat skala prioritas dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.