Soal Penghentian PTM 100 Persen, Anies: Era PPKM Berbeda dengan PSBB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya terkait pembelajaran tatap muka (PTM). 

"Jadi pembelajaran tatap muka itu diatur melalui SKB 4 menteri yang SKB 4 menteri ini dikaitkan dengan level PPKM yang PPKM-nya ditetapkan melalui Instruksi Mendagri," kata Anies di Gedung Taman Benyamin Sueb, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (2/2/2022).

Perbedaannya, kata Anies, saat PSBB, keputusan terkait PTM merupakan wewenang gubernur, sementara saat ini diatur oleh pemerintah pusat. 

"Berbeda dengan ketika dulu kami menggunakan rezim PSBB. Pada saat PSBB, keputusan tentang pembelajaran tatap muka itu diatur melalui kewenangan gubernur," kata Anies. 

Baca Juga: Anies Minta Menko Luhut Hentikan PTM 100 Persen di Jakarta Selama Satu Bulan

Anies mengaku sudah berkomunikasi dengan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, terkait permintaan penghentian PTM 100 Persen di Jakarta selama satu bulan. 

"Saya menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM atau Pembelajaran Tatap Muka ditiadakan selama satu bulan ke depan," katanya.

Anies meminta untuk satu bulan ke depan, pembelajaran di Jakarta akan dilaksanakan secara jarak jauh atau (PJJ). 

Hal ini karena kondisi Covid-19 di Jakarta mengharuskan anak-anak untuk mengurangi risiko penularan. 

"Dan usulan dari Pemprov DKI Jakarta adalah kami hentikan PTM dan kami 100 persen pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah saja," ujarnya. 

Baca Juga: Pemprov DKI Temukan 222 Kasus Positif Covid-19 di Sekolah

Saat ini, keputusan mengenai PTM masih dalam pembahasan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. 

"Nah ini sedang dibahas. Nanti selesai pembahasannya, kami akan sampaikan bagaimana hasilnya," katanya.