Kompas TV nasional politik

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Menkes Langsung Tutup Seluruh Data Pejabat

Kompas.tv - 3 September 2021, 16:53 WIB
sertifikat-vaksin-jokowi-bocor-menkes-langsung-tutup-seluruh-data-pejabat
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan terkait bocornya sertifikat vaksin Presiden Jokowi di media sosial, Jumat (3/9/2021). (Sumber: YouTube Polda Metro Jaya)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya kebocoran data sertifikat vaksin Presiden Jokowi melalui aplikasi pedulilindungi.

Menurut Menkes bocornya data sertifikat vaksin bukan hanya pada Presiden Jokowi, tapi seluruh pejabat negara. 

Hal ini karena sertifikat vaksin dapat di akses melalui nomor induk kependudukan (NIK).

Namun agar kejadian serupa tidak berluang lagi, Kemenkes telah menutup seluruh data sertifikat vaksin milik pejabat negera.

Baca Juga: NIK Presiden Jokowi Tersebar, Kemendagri: Memang Sudah Beredar

"Jadi asal dia bisa masukan NIK-nya dia bisa melihat statusnya sudah divaksin atau belum. Memang tidak nyamannya itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar keluar, kita menyadari itu sekarang kita akan tutup data para pejabat," ujar Menkes di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9/2021).

Lebih lanjut Budi Gunadi menyayangkan pihak-pihak yang menyalahgunakan aplikasi Pedulilindungi. Padahal aplikasi ini dibuat untuk membantu masyarakat terhindar dari penularan virus corona.

Semisal digunakan sebagai penelusuran aktifitas dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian sebagai aplikasi pengatur protokol kesehatan dalam kegiatan.

Namun karena dimanfaatkan untuk menelusuri data pribadi seseorang, hal tersebut sudah masuk dalam ranah hukum.

Baca Juga: Tak Setuju Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Layanan Publik, Ini Alasan Ombudsman

"Saya mengajak ayo kita bangun budaya lebih sehat dan masing-masing punya hak pribadi. Kalau kita kebetulan tahu tapi karena ini sifatnya pribadi, secara budaya dan negara hukum kita harus menjaga privacy dari yang bersangkutan," ujar Budi Gunadi.
 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x