Demokrat Sebut SBY Tak Berkaitan dengan Penyimpangan E-KTP

Demokrat menegaskan SBY hanya menjalankan undang undang dan sama sekali tidak terlibat korupsi KTP elektronik. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan pembuatan KTP elektronik sudah jelas dan memiliki landasan hukum.

Selama ini data kependudukan di Indonesia terbilang lemah seperti banyaknya KTP ganda dan berdampak pada pemilih saat pilkada dan pilpres.

Untuk itu pemerintahan SBY kala itu ingin memperbaiki data kependudukan yang lebih akurat dan modern. Demokrat pun merespons penyataan Mirwan Amir sebagai ucapan yang tidak berdasar.