Kontroversi Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Pemerintah Diminta Koreksi Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jadwal vaksinasi gotong royong individu berbayar yang sedianya akan dilakukan hari ini (12/07) di sejumlah Klinik Kimia Farma, akhirnya ditunda.

Sekretaris Perusahan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan,vaksinasi gotong royong berbayar merupakan opsi untuk masyarakat mendapat vaksinasi.

Dia menyebut, masyarakat bisa memilih.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh tak setuju dengan vaksinasi berbayar ini.

Menurutnya, jika ingin mencapai kekebalan kelompok,yang perlu diperbanyak adalah tempat-tempat vaksinasi gratis, sehingga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

Sementara Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra menegaskan, vaksinasi berbayar tak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Program vaksinasi berbayar bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo di awal program vaksinasi yang menggratiskan semua vaksin covid-19.

Pemerintah perlu konsisten untuk menggratiskan vaksin bagi masyarakat.

Karena semua masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil.

Lalu apa rencana pemerintah selanjutnya, terkait vaksinasi berbayar yang dinilai melukai rakyat di tengah pandemi ini?

Benarkah hal ini hanya salah satu opsi untuk program vaksinasi covid-19 di Indonesia?

Kami bahas hal ini bersama deputi Dua Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan.

Serta Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri.