Pengamat: Panglima TNI Baru Harus Bisa Mengatasi Ancaman Hybrida

JAKARTA, KOMPAS.TV- Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun dalam waktu dekat dan segera melepaskan  jabatannya sebagai Panglima TNI. Pengamat Militer Susaningtyas Kertopati menilai Panglima TNI terpilih pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus memiliki kriteria mengatasi ancaman hybrida.

“Memang eskalasi ancaman sering dijadikan salah satu kriteria pemilihan Panglima TNI, tetapi hal ini meskipun penting tapi tidak mutlak. Wabah Covid-19 merupakan ancaman nirmiliter,” kata Susaningtyas Kertopati kepada KOMPAS TV, Jumat (4/6/2021).

“Ancaman nirmiliter berbeda dengan ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ketiganya kini dikenal sebagai ancaman hybrida dan telah merubah perspektif ancaman di masa mendatang,” tambah Nuning, demikian ia disapa.

Selain itu, Nuning menuturkan senjata biologi dan pertahanan negara antisenjata biologi merupakan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai TNI.

Baca Juga: Pengamat: Panglima TNI Baru Harus Berani Buka Dialog Dengan Gerakan Separatis Papua

“Pada masa depan ancaman Nubika (Nuklir, Biologi, Kimia) harus masuk dalam kewaspadaan kita,” ujarnya.

Tak hanya itu, Nuning juga mengatakan para Prajurit TNI saat ini harus dituntut memiliki kemampuan tempur konvensional dan kemampuan tempur kontemporer.

“Tuntutan kemampuan di masa depan tersebut harus menjadi agenda pimpinan TNI yang baru,” tegasnya.

Selain itu, sambung Nuning, latar belakang penugasan operasional juga harus dilengkapi dengan pengalaman pendidikan.

“Sebenarnya Panglima TNI sangat bagus bila memiliki tingkat intelektual yang tinggi ,dijabat oleh Pati yang memiliki kriteria sebagai Scholar Warrior,” katanya.

Baca Juga: Pengamat: Andika Perkasa Berpeluang Tinggi Jabat Panglima TNI

Dalam pergantian jabatan Panglima TNI, Nuning menuturkan memang ada tradisi bergantian antarmatra TNI. Tapi, lanjutnya, itu bukan diatur secara formal melalui regulasi, jadi probabilitasnya sama dari ketiga Matra TNI.

“Hanya saja oleh karena Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto dari TNI AU, maka kita bisa berspekulasi bahwa penggantinya bisa dari TNI AD atau TNI AL. Semua ini hak prerogatif Presiden,” katanya.