Penyekatan Mudik Lebaran Jebol, Komisi V DPR: Ini Pelajaran Berharga Bagi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah telah memberlakukan larangan mudik lebaran 2021 untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. 

Meskipun aturan terkait larangan mudik Idul Fitri 2021 telah diterapkan, rupanya masih banyak masyarakat yang nekat untuk pulang ke kampung halaman.

Ketidakmampuan pemerintah untuk menahan arus mudik yang terjadi di sejumlah titik penyekatan menjadi sorotan seirus.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai persoalan jebolnya penyekatan mudik tidak bisa dihindari.

Menurutnya, ini harus menjadi evaluasi dan pelajaran berharga bagi pemerintah ke depannya dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. 

"Beberapa titik sekatan juga sampai jebol dan akhirnya mau tidak mau banyak yang lolos mudik. Saya rasa ini pelajaran berharga bagi pemerintah,” kata Lasarus dalam keterangannya pada Rabu (19/5/2021). 

Baca Juga: Anggota DPR Nilai Kebijakan Larangan Mudik Gagal Bukan Karena Rakyat Melainkan Pemerintah Tak Adil

Larangan mudik tersebut, kata Lasarus, diterapkan dalam kondisi khusus terkait dengan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Namun demikian, animo masyarakat masih sangat tinggi, di mana sebelum tanggal 6 Mei banyak yang mensiasati mudik lebih awal bahkan sampai tanggal 13 Mei 2021.

Lasarus mengimbau, pemerintah dalam merumuskan kebijakan tidak bisa diputuskan singkat seperti yang terjadi saat memutuskan larangan mudik tahun 2021 yang terbilang mepet.

Dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut publik seperti larangan mudik, kata dia, seharusnya betul-betul dimatangkan dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga: Gubernur Anies, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Tinjau Tahapan Penyaringan Pemudik yang Masuk ke Jakarta

Politikus Fraksi PDIP ini juga menyoroti destinasi wisata yang diizinkan untuk tetap buka di tengah larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. 

Dia menilai kegamangan pemerintah dalam melarang mudik namun membuka tempat wisata membuat masyarakat ragu-ragu dan membuat kerumunan di tempat wisata.

"Seharusnya, sejak awal tempat wisata juga ditutup jika pemerintah betul-betul bertujuan mencegah adanya kerumunan. Kebijakan hulunya yang harus diperbaiki mengingat, kebijakan larangan mudik namun membuka tempat wisata tidak sinkron," ucap dia.

Kendati demikian, Lasarus tetap mengapresiasi kerja keras seluruh stakeholder yang telah bekerja non-stop dalam memastikan larangan mudik agar berjalan efektif. 

Baca Juga: Meski Dilarang, Jumlah Masyarakat yang Mudik Lebaran 2021 Lebih Banyak dari Tahun Lalu