Partai Demokrat Kubu Moeldoko: SBY dan AHY Playing Victim, Seolah jadi Pihak yang Terzolimi

0

JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Demokrat kubu Moeldoko menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pemerintah serta Presiden Joko Widodo terkait kisruh yang terjadi di internal partai.

Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menjelaskan permintaan maaf ini lantaran kegaduhan partai Demokrat telah menyeret pemerintah khususnya Presiden Jokowi.

Rahmad menjelaskan pemerintah termasuk Presiden Jokowi tidak terlibat dalam masalah internal partai. Sejatinya masalah internal ini tidak perlu sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Baca Juga: Singgung Kasus Korupsi, Alasan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Gelar Konpers di Hambalang Sport Center

Namun, menurutnya, kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyeret pemerintah dan presiden dalam permasalahan partai.         

Kubu AHY, sambung Rahmad, selalu membangun narasi yang menyesatkan.

Mulai dari menuding pemerintah Presiden Jokowi atau istana terliibat, menuduh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membeli Partai Demokrat, hingga menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar.

"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," ujar Rahmad saat jumpa pers di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).

Tidak hanya itu, Rahmad menyatakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan AHY memaksa kader partai di daerah untuk menandatangani surat pernyataan yang disertai dengan ancaman dan pemecatan.

Baca Juga: Dipecat dari Partai Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY Cs Ganti Rugi Rp55,8 Miliar

Menurut Rahmad, pernyataan SBY dan AHY serta ancaman yang dilakukan kepada kader partai di daerah tersebut membuat kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat kita yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“DPP Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan pemerintah Presiden Jokowi  atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi,” ujar Rahmad.