Kompas TV nasional sosial

Ahli Epidemiologi UI Sebut Kasus Covid-19 Bisa Bertambah jika Pemerintah Tak Melarang Mudik 2021

Kompas.tv - 16 Maret 2021, 21:56 WIB
ahli-epidemiologi-ui-sebut-kasus-covid-19-bisa-bertambah-jika-pemerintah-tak-melarang-mudik-2021
Ilustrasi virus corona penyebab Covid-19. (Sumber: AP Illustration / Peter Hamlin)
Penulis : Gading Persada | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kemungkinan kasus Covid-19 bakal bertambah seiring dengan tidak adanya larangan pemerintah terhadap kegiatan mudik tahun 2021 ini. Hal ini sebagaimana disampaikan Tri Yunis Miko Wahyono, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI).

Miko menilai, tidak masalah jika pemerintah tidak melarang mudik Lebaran 2021. Namun, kata dia, pemerintah harus menerima konsekuensi jika nantinya terjadi kenaikan kasus Covid-19.

"Jadi menurut saya kalau mau nambah kasusnya boleh saja dibuka (dibolehkan mudik) kalau mau nambah (kasus Covid-19)," kata Miko, Selasa (16/3/2021).

Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik, Ini Kata Satgas Penanganan Covid-19

Dia mengakui meski dalam jangka waktu hingga Mei 2021 Indonesia akan kedatangan jutaan vaksin, namun dia tak yakin jumlah orang yang divaksin akan memenuhi syarat untuk membantu menekan penularan.

"Dampak terbesar itu kalau 100 juta orang akan ada dampaknya," imbuhnya. 

Apabila tidak bisa mencapai 100 juta orang yang divaksin, kata Miko, pemerintah bisa mengupayakan melakukan vaksin pada 50 juta orang untuk tidak melarang mudik.

Namun, Miko menilai, sebenarnya jumlah tersebut masih tidak aman untuk mengurangi penularan Covid-19 di masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik 2021, DPD: Perketat Akses Pintu Masuk Perbatasan Wilayah

Melansir Kompas.com, pemberlakuan tes GenoSe juga dinilainya tidak cukup sebagai screening sebelum melakukan mudik. Miko pun menyarankan semua pemudik baiknya menjalani tes swab antigen.

"Saya enggak yakin Mei 2021 akan ada 50 juta orang yang tervaksinasi. Jadi kalau menurut saya sabar sampai 50 juta ke atas yang sudah divaksinasi. Itu pun tidak aman," ungkapnya.

Lebih lanjut Miko mengatakan, tak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan (prokes) ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, salah satunya, Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.

Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021. Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik Meski Tahu akan Ada Lonjakan Pemudik



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x