Fadli Zon: Kudeta di Myanmar Buruk Bagi Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR  Fadli Zon mengaku prihatin atas kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar,  Senin, (1/2/2021).  Menurut politikus Partai Gerindra ini, kudeta di Negeri Pagoda Emas itu tidak hanya sebagai kemunduran demokrasi bagi Myanmar, namun juga bisa mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN.

"Sebagai anggota parlemen, saya sangat prihatin. Sebab kudeta itu dilakukan saat parlemen baru Myanmar hasil Pemilu 2020 akan memulai persidangan. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan. Ini buruk bagi demokrasi," kata Fadli dalam siaran persnya, Selasa (2/2/2021).

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Dewan Keamanan PBB Segera Sidang Darurat Membahas Kudeta Militer di Myanmar

Karena itu, Fadli berharap  ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), yang merupakan organisasi parlemen negara-negara ASEAN, perlu segera merespon tentang hal itu.

Fadli menjelaskan, hingga 2011 silam Myanmar diperintah oleh angkatan bersenjata. Namun, sesudah itu mereka melakukan reformasi demokrasi dan mengakhiri kekuasaan militer. Kudeta militer yang terjadi kemarin telah menarik mundur proses demokrasi yang sudah berjalan, dan Fadli sangat menyayangkan hal itu terjadi.

Baca Juga: Lakukan Kudeta, Biden Ancam Akan Beri Sanksi Pada Myanmar

Salah satu kekhawatiran dari kudeta militer ini adalah terhambatnya penyelesaian tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Sepeti diketahui, sejak 2017 silam ratusan ribu etnis Rohingya terusir dan telah mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, karena tindakan keras militer Myanmar. Tindakan militer Myanmar ini jelas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara brutal.