Said Iqbal Tolak Bahas Aturan Turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya menolak pembahasan aturan turunan omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja.

Pasalnya, menurut Said, omnibus law, khususnya klaster ketenagakerjaan, tidak sejalan dengan komitmen buruh yang menolak undang-undang tersebut.

"Serikat buruh tidak akan terlibat dalam proses pembahasan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," tegas Said Iqbal kepada Gratia Adur dari KOMPAS TV, Kamis (15/10/2020).

Baca Juga: Said Iqbal Sebut DPR Berkhianat Soal UU Cipta Kerja

Sementara hingga saat ini, pihaknya memastikan akan terus berjuang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

KSPI ke depan akan melakukan beberapa langkah. Pertama, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), baik uji formil maupun uji materil.

"Uji materil adalah klaster ketenagakerjaan untuk uji formil ketika proses pembahasan draf," terangnya.

Said menilai bahwa ada beberapa cacat formil seperti berkembangnya jumlah versi halaman serta dimajukannya sidang paripurna dari 5 Oktober yang sebelumnya 8 Oktober 2020. Termasuk juga tidak ada pembahasan publik.

Sedangkan langkah untuk uji materil, pihaknya fokus pada kluster tenaga kerja untuk 10 isu. Di antaranya, tentang PHK, upah minimum, outsourching, juga tenaga karyawan kontrak.

Baca Juga: KSPI Siap Judicial Review Omnibus Law Cipta Kerja, Demo Lanjutan Tetap Dilakukan