Arah Kebijakan Prabowo Terkait Laut China Selatan Disorot Media Asing

JAKARTA, KOMPAS.TV - Media asing mulai menyoroti ke mana arah kebijakan Prabowo terkait Laut China Selatan jika akhirnya resmi menjadi presiden Indonesia.

Prabowo saat ini tengah unggul dari quick count yang dilakukan saat pemilu 2024, Rabu (14/2/2024).

Ia juga unggul dalam penghitungan sementara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Barat dan Lawan-lawan Putin Langsung Menuding Presiden Rusia terkait atas Kematian Alexei Navalny

Hal ini membuat kebijakannya terkait Laut China Selatan yang tengah menjadi pusat persaingan China dan Amerika Serikat (AS) sangat ditunggu.

Seperti dilaporkan Radio Free Asia, Jumat (16/2/2024) Indonesia bukan bagian besar dari sengketa di Laut China Selatan.

Tetapi memiliki memiliki kepentingan strategis dan ekonomi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di sana, karena zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya, tumpeng tindih dengan beberapa negara tetangga.

Serta China menggunakan sembilan garis putus, untuk mengklaim hak bersejarah China atas wilayah perairan tersebut.

Mereka pun mengutip peneliti senior dari Pusat Kebijakan Kelautan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Aristyo Rizka Darmawan.

“Narasi Prabowo atas Laut China Selatan lebih mengenai bagaimana kita harus memiliki kapasitan pertahanan yang kuat,” katanya.

Sementara itu, peneliti dari Universitas Nasional Singapura (NUS) Muhammad Zulfikar Rakhmat, mengatakan Prabowo memiliki sejarah dalam mengadvokasi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih tegas dan indepeden.

“Kemenangannya dalam pemilu mungkin mengarah pada kalibrasi ulang pendekatan Indonesia terhadap masalah Laut China Selatan dan keamanan regional,” tuturnya.

“Prabowo mungkin memprioritaskan penguatan kemampuan militer Indonesia di perairan yang disengketakan,” kata Zulfikar.

Sedangkan Wakil Direktur Kelompok Krisis Internasional Asia Hoang Le Thu, menegaskan kemungkinan tak akan ada perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo.

Baca Juga: Rusia Umumkan Tokoh Oposisi Alexey Navalny Meninggal Dunia di Koloni Penjara Benua Arktik

“Kemungkinan tak akan ada perubahan besar kebijakan luar negeri, saat Prabowo memimpin, setidaknya tidak di hari-hari awal,” katanya.

Ia mengatakan bahwa Prabowo tampaknya akan memilih melanjutkan kebijakan dalam dan luar negeri dari Presiden Joko Widodo.

“Lagi pula, keberlanjutan adalah aspek utama dari kampanyenya. Malah saya mengharapkan lebih banyak hal yang lama, daripada yang baru,” kata Hoang.