Indonesia di DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Penuh di Gaza untuk Bantuan Kemanusiaan, Kecam Netanyahu

NEW YORK, KOMPAS.TV - Indonesia kembali bersuara keras membela Palestina di Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, hari Rabu, (29/11/2023) mengeluarkan pernyataan tegas dalam Sidang Debat Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB tentang Timur Tengah.

Dalam pidato yang disampaikan di New York, Menlu Retno menuntut gencatan senjata yang mengakhiri seluruh pertempuran, menuntut akses penuh dan tidak terhalang bagi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, dan menuntut agar Dewan Keamanan PBB becus bekerja memastikan kepatuhan semua pihak terhadap hukum internasional di Gaza.

"Saya kembali menghadiri pertemuan UNSC, karena saya ingin berada di sisi sejarah yang benar. Untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina."

Menlu Retno Marsudi mengekspresikan kemurkaan Indonesia atas situasi terkini Gaza dan serangan Israel di Tepi Barat, termasuk di kamp-kamp pengungsi.

"Sementara sebagai bagian dari jeda kemanusiaan, tahanan dibebaskan, di sisi lain hampir jumlah yang sama dari tahanan baru ditahan secara sewenang-wenang di Tepi Barat."

Dalam pertanyaannya, "Kapan kekejaman ini bisa dihentikan? Apa nasib Gaza, Tepi Barat, dan Palestina? Apakah mereka akan punya masa depan?" Marsudi menekankan urgensi tindakan.

"Saya ingin mengulangi apa yang saya katakan bulan lalu di ruang ini, bahwa Dewan Keamanan PBB punya tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan."

Baca Juga: Indonesia di PBB Resmi Tuntut Agar Israel Diseret ke Pengadilan Internasional atas Kejahatan di Gaza

Menlu Retno dalam pidatonya menyambut baik Resolusi DK PBB 2712 dan jeda kemanusiaan, namun secara lugas menegaskan itu belum cukup, bahkan jauh dari cukup.

"Tetapi apakah itu cukup? Tidak, itu tidak cukup. Jeda kemanusiaan terlalu sempit dan terlalu rapuh, dan tidak akan mampu menciptakan situasi yang lebih baik di Gaza."

Marsudi dengan nada keras mengutip pernyataan Benyamin Netanyahu yang mengancam akan memulai kembali operasi militer penuh setelah jeda kemanusiaan berakhir, menuntut Dewan Keamanan PBB tidak diam saja atas kebijakan Netanyahu.

"Saya tidak bisa memahami pernyataannya. Dan lebih jauh lagi, saya tidak bisa memahami jika Dewan Keamanan membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini terus terjadi."

Dewan Keamanan diminta untuk bertindak guna menjaga kepercayaan pada sistem multilateral dan memastikan perdamaian berkelanjutan. "Tindakan lebih lanjut diperlukan untuk memberikan dampak signifikan di Gaza, Tepi Barat, dan Palestina."

Marsudi merinci tiga langkah penting: pertama, memberikan bantuan kemanusiaan tanpa halangan; kedua, memastikan kepatuhan terhadap Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional; ketiga, mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan, seraya menegaskan, "Jangan lupa, Palestina punya hak untuk memiliki negara yang independen berdasarkan solusi dua negara."

Menlu Retno di sidang Dewan Keamanan tersebut menekankan pentingnya memulai kembali proses perdamaian, khususnya dalam memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina.

"Ketika kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina tahun ini, janganlah kita menutup mata atau tetap diam terhadap perjuangan rakyat tak bersalah di Gaza."