Sekjen PBB Dorong Masa Transisi ke Solusi Dua Negara Pasca Perang Gaza, Libatkan Pasukan AS dan Arab

NEW YORK, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mendorong "masa transisi" pasca perang di Jalur Gaza, melibatkan beberapa negara dan menuju solusi dua negara antara Palestina dan Israel.

"Penting bagi kita untuk, setelah perang, beralih dengan cara yang tegas dan tak tergoyahkan menuju solusi dua negara," kata dia, Selasa (21/11/2023).

Guterres mengatakan di New York, Amerika Serikat (AS) bahwa gencatan senjata kemanusiaan adalah langkah pertama yang sangat penting, bersama dengan akses tanpa batas untuk bantuan kemanusiaan, pembebasan sandera dan mengakhiri pelanggaran hukum kemanusiaan internasional serta perlindungan terhadap warga sipil.

Dalam menjawab bagaimana wilayah itu bisa melangkah maju setelah pertempuran berakhir, Sekjen PBB itu mengatakan "penting untuk bisa mengubah tragedi ini menjadi peluang."

"Saya tidak berpikir bahwa protektorat PBB di Gaza menjadi solusi (untuk Gaza). Saya pikir kita membutuhkan pendekatan multi-pihak di mana berbagai negara dan entitas akan bekerja sama. Bagi Israel, tentu saja, AS adalah penjamin utama keamanannya. Bagi Palestina, negara tetangga dan negara-negara Arab di wilayah tersebut sangat penting," kata Guterres seperti dilaporkan di situs Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menegaskan ini juga berarti setelah perang, sangat penting memiliki Otoritas Palestina yang diperkuat untuk mengemban tanggung jawab di Gaza. Namun, dia menambahkan Otoritas Palestina tidak dapat masuk mengurus Gaza dengan dukungan tank-tank Israel, yang berarti "komunitas internasional harus mempertimbangkan periode transisi."

Baca Juga: Sekjen PBB Terguncang atas Serangan ke Rumah Sakit Gaza, Desak Gencatan Senjata Demi Kemanusiaan

"Semua orang perlu bersatu menciptakan kondisi untuk transisi, mengizinkan Otoritas Palestina yang diperkuat, untuk mengemban tanggung jawab di Gaza, dan kemudian, berdasarkan itu, akhirnya beralih dengan cara yang tegas dan tak tergoyahkan menuju solusi dua negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan komunitas internasional dan yang telah saya uraikan berkali-kali," kata Guterres menambahkan.

Ditanya tentang seruannya untuk gencatan senjata yang berulang, Guterres mengatakan, "Kita menyaksikan pembunuhan warga sipil yang tidak tertandingi dan belum pernah terjadi dalam konflik manapun sejak saya menjadi Sekretaris Jenderal."

Selama tujuh tahun terakhir, Guterres menerbitkan "daftar memalukan" dari pihak-pihak dalam konflik bersenjata yang melakukan pelanggaran serius terhadap anak-anak.

Dalam laporan "memalukan" tersebut, dia mengatakan jumlah tertinggi anak yang tewas dalam satu tahun oleh satu pihak adalah Taliban di Afghanistan pada 2017-2018, diikuti oleh pemerintah Suriah dan sekutunya sebelum 2020. Keduanya, jumlahnya mencapai ratusan.

"Yang jelas adalah bahwa kita telah memiliki ribuan anak yang tewas dalam beberapa minggu," tandas Guterres kepada para wartawan.