Terima Kunjungan Dadakan Menlu AS, Presiden Palestina Tuntut Gencatan Senjata Israel di Gaza

RAMALLAH, KOMPAS.TV – Presiden Palestina Mahmoud Abbas, hari Minggu (5/11/2023), menerima kunjungan mendadak Menlu AS Antony Blinken di Ramallah. Selama pertemuan, Abbas menuntut agar serangan brutal Israel segera dihentikan dan mendesak penyediaan bantuan kemanusiaan, termasuk pasokan medis, makanan, air, listrik, dan bahan bakar.

Presiden Abbas menyatakan, "Kita bertemu lagi dalam keadaan yang sangat sulit, dan tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perang genosida dan penghancuran yang rakyat Palestina kami di Gaza alami oleh mesin perang Israel, tanpa memperhatikan hukum internasional."

Dalam konferensi pers seperti yang dilaporkan oleh Anadolu pada hari Minggu (5/11/2023), juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan tidak ada rincian yang dibagikan hingga kunjungan Blinken selesai karena "alasan keamanan."

Miller mengatakan Blinken selama pertemuan tersebut mengulangi komitmen AS terhadap aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Juru bicara tersebut juga mengatakan Blinken "secara gamblang menyatakan rakyat Palestina tidak boleh dipaksa pindah."

Menurut Miller, Blinken dan Abbas membahas "pemulihan ketenangan dan stabilitas" di Tepi Barat.

"Bagaimana kita bisa tetap diam ketika sepuluh ribu warga Palestina, termasuk empat ribu anak-anak tewas, dan puluhan ribu terluka, serta puluhan ribu rumah, infrastruktur, rumah sakit, tempat perlindungan, dan waduk air hancur?" kata Presiden Abbas.

Baca Juga: Korban Pembunuhan Israel di Gaza Jadi 9.770 Orang, di Antaranya 4.800 Anak dan 2.550 Perempuan

Presiden Abbas sekali lagi memperingatkan rencana pengusiran paksa rakyat Palestina dari Gaza, Tepi Barat, atau Yerusalem, dengan menegaskan penolakan penuh terhadap skenario ini.

Ia juga menyoroti situasi yang memprihatinkan di Tepi Barat dan Yerusalem, di mana pembunuhan, penyerobotan tanah dan situs suci terjadi oleh pasukan pendudukan Israel dan pemukim ilegal terlibat dalam pembersihan etnis, diskriminasi, dan pengambilalihan dana pajak Palestina.

Presiden Abbas menegaskan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan, menekankan "solusi militer dan keamanan tidak akan membawa keamanan bagi Israel." Ia mendesak Israel "untuk segera menghentikan kejahatan ini."

Abbas mengulangi, "keamanan dan perdamaian sejati hanya dapat dicapai dengan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan perbatasan tahun 1967."

Presiden Abbas menegaskan Jalur Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina, menyatakan "Kami akan sepenuhnya memenuhi tanggung jawab kami dalam kerangka solusi politik komprehensif yang mencakup seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza."

Abbas juga menekankan Organisasi Pembebasan Palestina PLO adalah satu-satunya wakil sah rakyat Palestina dan memiliki otoritas atas semua masalah yang berkaitan dengan rakyat Palestina.