Peta Nasional China yang Baru Terus Ditolak Negara Tetangga, Filipina Teranyar

MANILA, KOMPAS.TV - Peta Nasional China yang baru dikeluarkan negara tersebut terus ditolak oleh negara-negara tetangga. Filipina menjadi negara tetangga China terbaru yang menolak peta tersebut.

Bersama Malaysia dan India, Filipina menuduh China menggunakan peta tersebut untuk mengeklaim wilayah mereka di Laut China Selatan.

China telah mempublikasikan versi terbaru peta nasional China pada Senin (18/9/2023), sesuatu yang dilakukan secara rutin setidaknya sejak 2006.

Baca Juga: Intelijen Ukraina Klaim Hancurkan Mata-mata Rusia di Negaranya, Berkat Menyadap Pesan Berkode

Peta baru itu dikeluarkan untuk mengoreksi apa yang di masa lalu disebut oleh Beijing sebagai peta bermasalah, yang diklaimnya salah menggambarkan perbatasan wilayahnya.

Pada Kamis (21/9/2023), Filipina menolak peta tersebut karena mencantumkan garis putus-putus di sekitar Wilayah Laut China Selatan yang disengketakan.

Lokas itu  menjadi sasaran putusan pengadilan internasional 2016 yang dimenangkan Manila.

Dikutip dari CNN, Kementerian Luar Negeri Filipina mengungkapkan peta tersebut menjadi upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi China atas wilayah dan zona maritim Filipina (dan) tak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional.

India menjadi yang pertama mengeluhkan atas peta tersebut, dengan mengajukan protes keras karena dimasukkannya negara bagian Arunachal Pradesh di India, dan dataran tinggi Aksai-Chin yang disengketakan ke dalam wilayah China.

Baca Juga: Netanyahu Sebut Israel di Ambang Perdamaian dengan Arab Saudi, Janjikan Timur Tengah Baru

Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menolak klaim China tersebut, dan menambahkan bahwa mereka konsisten dalam posisinya menolak klaim kedaulaan negara asing, atas hak kedaulatan dan yurisdiksi maritim Malaysia.

China sendiri membela diri atas dikeluarkannya peta nasional yang baru tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan revisi tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan secara rutin sesuai dengan hukum.

“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat tetap objektif dan tenang, serta tak menafsirkan masalah ini secara berlebihan,” katanya.