Parlemen Thailand Akan Pilih Perdana Menteri, Belum Tentu Pemenang Pemilu yang Terpilih

BANGKOK, KOMPAS.TV - Anggota parlemen Thailand berkumpul Kamis (13/7/2023) untuk memilih perdana menteri baru. Hasil pemilihan ini masih belum pasti, meskipun Move Forward Party telah dinyatakan sebagai pemenang pemilu.

Pemilu Thailand 14 Mei dianggap sebagai titik balik politik di Thailand. Kemenangan Move Forward Party yang reformis memberi harapan akan berakhirnya pemerintahan yang didukung tentara selama sembilan tahun terakhir. Namun demikian, dua bulan kemudian masih tidak jelas apakah mandat yang diberikan rakyat melalui Pemilu akan dihormati sebagai hasil akhir.

Parlemen akan melakukan pemungutan suara yang menentukan, apakah akan mengangkat Pita Limjaroenrat yang merupakan pemimpin Move Forward Party sebagai Perdana Menteri baru, atau malah memilih orang lain.

Sebelumnya Move Forward Party telah merebut 151 dari 500 kursi parlemen, dan telah membentuk koalisi untuk duduk di pemerintahan. Mereka telah membentuk koalisi yang terdiri dari delapan partai dan memenangkan 312 kursi jika digabungkan.

Baca Juga: Inisiatif Thailand Undang Menlu Junta Militer Myanmar ke Pertemuan ASEAN Disambut Dingin

“Ini (Move Forward Party) adalah partai yang memimpin koalisi, dan mereka telah memenangkan pemilu,” kata Thitinan Pongsudhirak, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok. “Di sebagian besar negara lain, mereka seharusnya sudah menjabat (sebagai Perdana Menteri) saat ini,” ujarnya seperti dikutip dari The Associated Press.

Salah satu dari beberapa hambatan potensial bagi Pita untuk merebut kekuasaan adalah bahwa perdana menteri dipilih melalui pemungutan suara bersama parlemen dan Senat dengan 250 kursi, yang anggotanya berutang posisi mereka kepada rezim yang didukung militer yang dibentuk oleh kudeta tahun 2014. Pita, atau kandidat lainnya, membutuhkan minimal 376 suara untuk menjadi kepala pemerintahan.

Perselisihan terbesar antara kaum liberal yang mendukung Move Forward Party dan Senat yang sangat konservatif adalah janji kampanye partai Pita untuk mengubah undang-undang yang mengatur bahwa pencemaran nama baik keluarga kerajaan dapat dihukum tiga hingga 15 tahun penjara.

Monarki adalah institusi sakral bagi anggota kerajaan Thailand, dan bahkan reformasi kecil yang dapat meningkatkan dan memodernisasi citra monarki adalah kutukan bagi mereka.

Mitra koalisi Move Forward Party juga belum menyatakan akan mendukung ide perubahan hukum yang diusulkan partai tersebut. Sedangkan partai lain yang menolak berkoalisi, sebagian besar karena tidak setuju dengan gagasan tersebut.

Baca Juga: Indonesia dan Negara ASEAN Tolak Hadiri Undangan Menlu Thailand yang Undang Menlu Junta Myanmar

Thitinan berpikir bahwa mengingat dukungan pemilih yang besar untuk Move Forward Party dan Partai Pheu Thai, mitra utama dan sekutu politiknya, Pita memiliki peluang bagus karena tekanan publik yang meningkat pada para senator. Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa penguasa konservatif Thailand akan menggunakan trik yang tidak sehat untuk mempertahankan kekuasaan. 

Selama satu setengah dekade terakhir, di Thailand telah berulang kali terjadi penggunaan kekuasaan pada pengadilan yang seharusnya independen. Karena itu, apapun masih bisa terjadi dalam pemilihan Perdana Menteri Thailand. Partai pemenang pemilu belum tentu akan mendapatkan jalan yang mulus ke kursi Perdana Menteri.