Kemlu Ukraina Tolak Solusi Damai Prabowo: Rusia Harus Mundur, Tak Ada Skenario Alternatif

KIEV, KOMPAS.TV - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, menolak solusi damai Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang menyarankan referendum di wilayah yang disengketakan Rusia dan Ukraina. Nikolenko menegaskan, sebagai pihak yang melakukan invasi, pasukan Rusia harus mundur ke negara sendiri.

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) di Singapura, Sabtu (3/6/2023), Prabowo menyarankan agar pertempuran di Ukraina diselesaikan melalui referendum di wilayah yang diperebutkan yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk itu, Prabowo menyebut pasukan Rusia dan Ukraina mesti mundur sejauh 15 kilometer dari posisi semula. Zona demiliterisasi pun disebutnya perlu dibuat dan dijaga pasukan perdamaian internasional.

Baca Juga: Solusi Prabowo untuk Perang Rusia-Ukraina: Zona Demiliterisasi dan Referendum PBB

Nikolenko mengaku pihaknya mengapresiasi saran dari pemerintahan yang memegang keketuaan ASEAN 2023 tersebut. Ia juga menyinggung sosok Joko Widodo sebagai pemimpin Asia pertama yang secara langsung mengunjungi Ukraina.

Akan tetapi, Nikolenko menegaskan saat ini tidak ada "wilayah sengketa" sebagaimana dimaskud Prabowo. Wilayah-wilayah yang diserbu Rusia menurutnya adalah wilayah Ukraina yang diakui secara resmi oleh komunitas internasional.

"Kami mengapresiasi perhatian yang diberikan Indonesia tentang mengembalikan perdamaian ke Ukraina, sepertinya menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri," kata Nikolenko dikutip Ukrinform, Sabtu (3/6).

"Rusia harus mundur dari teritori Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas teritorialnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," lanjutnya.

Nikolenko menambahkan, Kiev mengundang Indonesia untuk turut serta mewujudkan rencana perdamaian yang diajukan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Rencana itu meliputi pengembalian seluruh wilayah yang kini diduduki Rusia, termasuk Donetsk, Luhansk, dan Krimea.

"Perdamaian abadi di Ukraina berarti pembebasan wilayah-wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia. Inilah yang ditujukan proposal perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Kami mengundang Indonesia untuk turut aktif mewujudkannya," kata Nikolenko.

Baca Juga: Dapat Bantuan Tank dan F-16 dari AS, Ukraina Belum Siap Serang Balik Rusia