Taliban Jamin Siswi-Siswi SMA di Afghanistan Bisa Bersekolah Kembali Mulai Pekan Depan

KABUL, KOMPAS.TV - Pemerintahan Taliban dilaporkan akan membolehkan siswi-siswi sekolah menengah atas kembali belajar ketika sekolah dibuka kembali pekan depan. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Pendidikan Taliban.

“Seluruh sekolah akan dibuka untuk seluruh anak laki-laki dan perempuan,” kata juru bicara Kementerian Pendidikan Taliban, Aziz Ahmad Rayan kepada Reuters via Ariana News.

Pernyataan tersebut menjawab keraguan berbagai pihak mengenai apakah Taliban akan mengizinkan perempuan menempuh hak pendidikan dasar usai berkuasa kembali.

Sejak mendepak pemerintahan Ashraf Ghani yang didukung Barat, Taliban mengklaim akan menggelar pemerintahan yang lebih inklusif dibanding periode 1996-2001. Namun, implementasinya, termasuk di bidang pendidikan, dikritik berbagai pihak.

Jumlah anak perempuan yang kembali bersekolah pada era Taliban jauh lebih kecil dibanding laki-laki.

Baca Juga: PBB Resmi Jalin Hubungan Formal dengan Pemerintahan Afghanistan di Bawah Taliban

Komunitas internasional sendiri menuntut Taliban memenuhi hak perempuan untuk bersekolah dan bekerja sebagai pembuktian bahwa mereka tidak akan menjalankan pemerintahan seperti saat mereka berkuasa pada 1996-2001.

Menurut Aziz, akan ada aturan khusus bagi pelajar perempuan. “Ada sejumlah syarat bagi para anak perempuan,” katanya.

Aturan khusus tersebut antara lain yakni pelajar perempuan akan dipisahkan dari laki-laki dan hanya akan diajar guru perempuan.

Akan tetapi, jika jumlah guru perempuan tidak mencukupi, guru laki-laki yang sudah tua akan dibolehkan mengampu kelas para anak perempuan.

“Tidak akan ada sekolah yang ditutup tahun ini. Jika ada sekolah yang ditutup, maka tanggung jawab Kementerian Pendidikan untuk membukanya,” lanjut Aziz.

Pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban menyatakan bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan asal sesuai hukum Islam dan adat setempat.

Meskipun demikian, masih banyak laporan terjadinya pembatasan akses perempuan ke ruang-ruang publik serta pekerjaan, sehingga memaksa kaum perempuan untuk keluar dari pekerjaan.

Direktur hak-hak perempuan organisasi Human Rights Watch, Heather Barr, pun mengingatkan bahwa pengumuman Taliban ini tidak bisa dipegang sebagai ikrar menjamin hak-hak perempuan.

Barr menyebut pembukaan kembali sekolah bagi perempuan bukan berarti hak-hak perempuan secara luas akan dilindungi.

Baca Juga: Universitas Kabul Afghanistan Kembali Gelar Perkuliahan, Kini dengan Aturan Pembatasan Baru