China dan Rusia Jalin Persahabatan Bermartabat, Salahkan NATO atas Konflik Ukraina

BEIJING, KOMPAS.TV - China akhirnya menjalin hubungan persahabatan bermartabat dengan Rusia, dan menyalahkan NATO atas konflik Ukraina.

Presiden China Xi Jinping mengaku setuju dengan Moskow bahwa seharusnya NATO tidak menambah anggota baru lagi.

Permintaan agar NATO berhenti melakukan penambahan muncul setelah Xi Jinping bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, Jumat (4/2/2022).

Pada pertemuan tersebut, Rusia memuji hubungan persahabatan bermartabat yang dilakukan kedua negara.

Baca Juga: Terancam Serbuan Rusia, Mantan Petinju Juara Dunia Ini Gabung Tentara Cadangan Ukraina

Pada dokumen strategi panjang, Moskow dan Beijing menegaskan, Amerika Serikat (AS) telah berperan dalam membuat destabilisasi keamanan global.

“Kedua pihak menentang ekspansi lebih lanjut NATO, dan meminta aliansi Atlantik Utara untuk meninggalkan ideologi pendekatan dari era Perang Dingin,” bunyi dokumen tersebut dikutip dari Al-Jazeera.

Dokumen itu juga mendorong penghormatan terhadap kedaulatan, keamanan dan kepentingan negara lain.

Dokumen tersebut juga mengungkapkan kritikan terhadap AS yang dinilai memberikan dampak buruk bagi keamanan dan stabilitas di wilayah Asia-Pasifik.

Rusia dan China juga mengungkapkan kekhawatiran akan aliansi pertahanan AUKUS, yang beranggotakan Australia, Inggris dan AS.

Pertemuan Xi Jinping dan Putin itu terjadi di tengah sorotan terhadap Rusia terkait pengumpulan pasukan di perbatasan Ukraina.

Sebelumnya negosiasi antara Rusia dan Barat sudah dilakukan, di bawah bayang-bayang potensi konflik.

Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Baca Juga: Amerika Serikat Minta Jepang Alihkan Gas LNG ke Eropa bila Situasi di Ukraina Makin Buruk

Putin sendiri sempat mengungkapkan sejumlah permintaan kepada AS dan NATO sebagai solusi untuk meredakan ketegangan.

Mereka meminta agar aliansi tersebut tak menerima Ukraina masuk ke dalamnya.

Menurut Rusia, hal tersebut bisa mengganggu stabilitas keamanan mereka.

Namun permintaan tersebut dengan tegas ditolak oleh AS, yang merasa setiap negara bebas untuk menentukan pilihannya.