Junta Militer Myanmar Mengamuk ke PBB, Kesal Karena Merasa Didikte

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar mengamuk ke PBB, merasa kesal karena merasa didikte Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet.

Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kamis (3/2/2022).

Pada Selasa (1/2/2022), menjadi peringatan setahun kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar dengan menahan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.

Sehari sebelumnya, Bachelet mendesak dunia untuk meningkatkan tekanan pada junta militer Myanmar untuk memaksa mereka menghentikan kekerasan.

Baca Juga: AS Ungkap Cara Rusia Membuat Alasan Palsu untuk Benarkan Serangan ke Ukraina

Selain itu, juga untuk memastikan bahwa pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia sistemik dan kekerasan bisa dimintai pertanggungjawaban.

Kementerian Luar Negeri Myanmar dikutip dari France24, pihak junta militer Myanmar mengecam pernyataan yang menurut mereka memprovokasi itu.

Selain itu Junta Militer Myanmar menuduh badan dunia itu mencampuri urusan dalam negerinya.

“Myanmar tak dapat menerima komentar dan kritik yang mendikte dari negara-negara asing,” bunyi pernyataan mereka.

Junta militer Myanmar juga menuduh Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews telah membuat pernyataan yang taktis dan menghasut.

Andrew sebelumnya mendesak agar lebih banyak tindakan internasional melawan junta militer.

Baca Juga: Myanmar Dilarang Hadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan Segera Digelar.

Ia juga mengatakan tengah mempersiapkan untuk merilis laporan, mengekspos dari mana junta militer Myanmar mendapatkan persenjataan mereka.

Myanmar sendiri saat ini semakin terisolasi dari pentas internasional.

Hanya Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang menjadi satu-satunya pemimpin negara asing yang datang ke Myanmar setelah kudeta, pada Januari lalu.

Pukulan diplomatik terbaru junta Myanmar adalah ASEAN melarang diplomat mereka menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri yang akan datang.