Kompas TV entertainment selebriti

Diisukan Tak Biayai Perjalanan BTS ke PBB, Ini Klarifikasi Pemerintah Korea Selatan

Kompas.tv - 1 Oktober 2021, 13:39 WIB
diisukan-tak-biayai-perjalanan-bts-ke-pbb-ini-klarifikasi-pemerintah-korea-selatan
BTS sedang berfoto memegang paspor diplomatik. (Sumber: Soompi)
Penulis : Dian Septina | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kunjungan BTS ke New York Amerika Serikat minggu lalu masih menjadi topik yang hangat dibicarakan publik.

Diketahui, BTS menjadi utusan khusus dari Presiden Moon Jae In untuk menjadi pembicara di Sidang Majelis Umum PBB ke-76 tanggal 21 September lalu.

Dilansir dari Soompi pada Kamis (30/9/2021), media Korea Selatan Chosunilbo menyebut BTS merogoh kocek sendiri untuk perjalanan kali ini.

Disebutkan bahwa biaya ke New York termasuk biaya perjalanan, penginapan, hingga makanan, tidak ada yang ditanggung pemerintah.

Baca Juga: BTS Hadir di Sidang PBB, Puan Maharani: Contoh Anak Muda Kreatif

BTS diberitakan bahwa menemani Presiden Moon Jae In, Ibu Negara Kim Jung Sook, dan Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Hwang Hee selama tiga hari di New York tanpa menerima tunjangan perjalanan atau biaya khusus.

Sumber dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan mengklarifikasi berita tersebut kepada media Newsen.

“Setelah memeriksa, kami menemukan bahwa pemerintah menanggung sebagian biaya perjalanan bisnis BTS," kata sumber anonim itu.

“Berita yang mengatakan bahwa pengeluaran tidak ditanggung sama sekali adalah tidak benar," sambung sang sumber.

Baca Juga: Isi Pidato BTS di Majelis Umum PBB ke-76 yang Menggetarkan Dunia!

Pihak istana kepresidenan (The Blue House) turut angkat bicara tentang laporan tersebut dengan berkata telah melunasi biaya setelah perjalanan dilakukan.

Sementara itu, media 'No Cut News' menjelaskan, PBB telah mengundang BTS sebagai entitas yang terpisah dari pemerintah.

Maka itu, hanya sebagian biaya terkait aktivitas BTS dengan Presiden Moon Jae In dan Ibu Negara Kim Jung Sook yang ditanggung pemerintah.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x