Masker, Tarif LRT dan MRT, hingga Vape Jadi Acuan BPS Menghitung Inflasi Mulai 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan acuan baru dalam penghitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mulai 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, acuan itu didapat dari Survei Biaya Hidup (SBH) 2022. 

Sebelumnya, dalam menghitung IHK, survei biaya hidup yang digunakan adalah tahun 2018. 

"Sebenarnya pemutakhiran data IHK ini biasanya kami lakukan lima tahun sekali, namun karena adanya pandemi COVID-19 yang mengubah gaya hidup mengharuskan kami memperbaharui SBH," kata Amalia dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Pemutakhiran tahun dasar penghitungan IHK, lanjutnya, dilakukan karena perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perilaku, pendapatan, selera, dan sebagainya, perkembangan jenis dan kualitas barang atau jasa, kondisi krisis, hingga perubahan pasar, toko, dan supermarket, setelah COVID-19 melanda.

Baca Juga: OJK Minta Google dan Meta Setop Iklan Pinjol Ilegal

BPS juga memasukkan 89 komoditas baru dalam penghitungan inflasi. Diantaranya adalah masker, peralatan rokok elektrik, tarif Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT), hand sanitizer, kamera closed circuit television (CCTV), gas bumi rumah tangga, pemanas air, receiver TV, dan cairan vape.

Di sisi lain, ada 77 komoditas lama yang tidak kembali terpilih sebagai komoditas baru acuan penghitungan inflasi 2024. 

Di antaranya adalah beberapa jenis ikan segar, beberapa jenis ikan asin, lampu darurat, generator set (gen set) antena TV, pemutar Video CD (VCD) dan Digital Versatile Disk (DVD), playstation, organ atau piano, majalah, dan tabloid.

"Untuk konsumsi komoditas yang dihapus memang karena sudah tidak signifikan lagi dalam SBH 2022," ujarnya. 

Baca Juga: Kasus Covid Naik Lagi, Menparekraf Sandiaga Imbau Warga Indonesia Tak Liburan ke Singapura

Dengan adanya perubahan ini, total ada 847 komoditas yang akan menjadi komponen indikator inflasi pada 2024, dengan 758 komoditas lama yang terpilih kembali. 

Jumlah tersebut meningkat dari 835 komoditas pada SBH 2018 yang merupakan acuan inflasi saat ini.

Amalia berharap acuan baru itu akan membuat IHK sebagai indikator yang lebih baik untuk melihat kinerja upaya pengendalian inflasi dan menyusun berbagai kebijakan perekonomian baik fiskal maupun moneter.

Serta dasar dalam penghitungan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengukuran upah dan gaji.

BPS juga menambah 60 kabupaten sampel menjadi 150 kabupaten/kota dari 90 kabupaten/kota.

Baca Juga: Setelah 12 Tahun Beroperasi, Kini Situs Perjalanan Pegipegi Tutup

Kemudian, penambahan sampel rumah tangga menjadi 240 ribu dari 141.600 rumah tangga, perubahan komposisi nilai konsumsi menjadi 38,04 persen untuk makanan dan 61,96 persen non makanan dari 33,68 persen komponen makanan dan 66,32 persen komponen non makanan, serta penambahan komoditas menjadi 847 dari 835 komoditas.

Acuan baru lainnya adalah memperhitungkan bobot pasar dan bobot kualitas serta pencacahan beberapa komoditas dari pasar daring (online).