Enggak Main-Main, Perputaran Uang di Tahun Pemilu Capai Angka Segini, Indef Proyeksi hingga Rp100 T

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memproyeksikan, perputaran uang di tahun politik akan mencapai Rp100 triliun.

Jumlah itu berasal dari belanja makanan, minuman, akomodasi, hotel, transportasi, hingga logistik.

Meski jumlahnya sangat besar, perputaran uang tersebut akan terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat.

"Perputaran uang ini menjadi sinyal positif bagi ekonomi," kata Tauhid dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024 di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Baca Juga: Kabar Gembira! Pemerintah akan Buka Rekrutmen ASN Tiap Tiga Bulan Sekali

Ia memaparkan, salah satu sumber terbesar perputaran uang saat Pemilu adalah belanja pemerintah pos Pemilu mencapai sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Abdurohman menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan dana perhelatan Pemilu 2024 sebesar Rp11,52 triliun pada 2023 dan Rp15,87 triliun pada 2024. Dana itu utamanya dianggarkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Abdurohman menyebut, dampak Pemilu berupa meningkatnya konsumsi pemerintah dan dampak tak langsung yakni konsumsi masyarakat.

Konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan naik 0,75% di 2023 dan 1% di 2024.

Baca Juga: Jokowi Minta Basuki Urus SPAM di NTT: Harusnya Tanggung Jawab Daerah

Sementara Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diproyeksi naik 4,72% di 2023 dan 6,57% di 2024 sebagai dampak dari pengeluaran calon legislatif (caleg).

Angka tersebut berdasarkan perhitungan kasar dari asumsi pengeluaran caleg DPR sebesar Rp1 miliar per orang dan caleg DPRD dikisaran Rp200 juta.

Dengan perkiraan total caleg sebanyak 8.037 untuk memperebutkan 500 kursi DPR RI, 12.372 kursi DPRD Tingkat I, dan 17.510 kursi DPRD Tingkat II.

Baca Juga: Heru Budi Yakin Nasib Jakarta Baik-Baik Saja meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Sementara dampak tak langsung ke konsumsi masyarakat sekitar 0,14% di 2023 dan 0,21% di 2024.

“Ini tambahan PDB-nya di 2023 sekitar 0,2% dan juga di 2024 0,27%. Ini hitungan kasar kami,” ungkap Abdurohman beberapa waktu lalu, dikutip dari laman resmi Kemenkeu.