Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Maruf Naik, Tapi Pengangguran Masih Jadi PR

JAKARTA, KOMPAS.TV- Berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas Mei 2023, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Maruf Amin meningkat, dibanding survei yang sama pada Januari lalu. 

Mengutip dari Kompas.id, Senin (22/5/2023), hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf mencapai 70,1 persen, naik 0,8 persen dari survei Januari 2023. 

Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat terendah tingkat apresiasi publiknya (59 persen), diikuti ekonomi (59,5), politik keamanan (74,4), dan kesejahteraan sosial (78).

Baca Juga: Pemprov Aceh Setuju Izinkan Bank Konvensional Beroperasi Lagi, Usulan Diserahkan ke DPRA

Kemudian dari 20 indikator dari empat bidang itu, ada beberapa indikator yang membaik. Terlihat dari berkurangnya indikator dengan tingkat kepuasan di bawah 50 persen. 

Yakni dari tujuh indikator di Januari 2023, menjadi dua di Mei 2023. Dua indikator yang masih di bawah 50 persen, kendati membaik dibanding survei Januari, ialah memberantas suap dan jual beli kasus hukum (42 persen) serta menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran (43,8).

Adapun lima indikator lain yang pada survei Mei 2023 kepuasan publik menjadi di atas 50 persen ialah memberantas KKN, menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga, memberdayakan petani dan nelayan, mengendalikan harga barang dan jasa, serta mengatasi kemiskinan.

Baca Juga: Apresiasi Nasabah Setia, Transfer ke Bank Lain Pakai BI Fast di BSI, Biayanya Cuma Rp5

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintah, tidak lepas dari upaya intensif pemerintah meningkatkan kinerja di semua sektor. 

Kata Mahfud, Presiden Jokowi mengendalikan langsung langkah-langkah perbaikan melalui para menteri dalam rapat yang rutin dan intensitas tinggi.

”Artinya, setiap saat Presiden memanggil menteri, lalu dinilai kinerjanya masing-masing dan memberikan laporan, apa masalahnya, kemudian menjanjikan akan mengerjakan apa di bulan berikutnya. Itu selalu dikendalikan sehingga menjadi wajar jika kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus meningkat,” tutur Mahfud kepada Kompas, Jumat (19/5). 

Baca Juga: Terus Merugi, Toko Buku Gunung Agung Akan Tutup Seluruh Gerai Akhir 2023

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menilai, ada sejumlah hal yang mempengaruhi kenaikan kepuasan publik, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yaitu kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. 

”Kepuasan naik karena kebijakan Presiden Jokowi terutama dalam mengendalikan inflasi. Pengendalian inflasi dipimpin langsung oleh Presiden, bersama-sama dengan bank sentral dan kepala daerah. Dan hasilnya, selama Ramadhan tidak ada gejolak harga yang terlalu berarti,” tutur Arif.

Namun, kepuasan di bidang penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan masih 43 persen. Artinya, pengangguran masih menjadi persoalan yang belum tuntas dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.  Kata  Arif,  pemerintah terus mengupayakan agar setiap investasi yang masuk diarahkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja.  

Pemerintah juga berusaha menciptakan pekerjaan-pekerjaan, barang modal, dan pemeliharaan yang bersifat padat karya.