Kompas TV bisnis kebijakan

Rachmat Gobel Sebut Tidak Ada Mafia Minyak Goreng

Kompas.tv - 22 Maret 2022, 21:00 WIB
rachmat-gobel-sebut-tidak-ada-mafia-minyak-goreng
Anggota Forum RW menerima minyak goreng saat distribusi minyak goreng bagi Forum RW se-Kota Bandung di Kantor Kecamatan Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022). Pemerintah Kota Bandung mendistribusikan sebanyak 1.200 liter minyak goreng kepada 30 Forum RW se-Kota Bandung dalam rangka bantuan sosial minyak goreng gratis. (Sumber: Antara)
Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut jika kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh mafia minyak goreng. Namun menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, tidak ada mafia minyak goreng.

Gobel mengatakan, masalah minyak goreng disebabkan pemerintah yang tidak bisa membuat regulasi yang solutif.

"Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng," kata Gobel dalam siaran persnya, Selasa (22/3/2022).

"Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng,” tambahnya.

Baca Juga: 81 Perusahaan Diwajibkan Pasok Minyak Goreng Curah 14.000 Ton Setiap Hari

Rachmat Gobel yang juga eks Mendag ini menilai, Kementerian Perdagangan (Kemendag) seharusnya memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi gejolak harga minyak goreng.

Masalah minyak goreng, lanjutnya, tidak disebabkan dari hulu karena Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia. Masalah terjadi di distribusi dan hilir nya, yaitu penjualan ke masyarakat.

Ia mengingatkan para menteri urusan pangan di Kabinet Kerja II, mampu menerjemahkan amanat Presiden Joko Widodo dalam Trisakti dan Nawacita, terkait kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan.

"Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa,” ujar Gobel.

Baca Juga: Mendag Soal Mafia Minyak Goreng: Mudah-Mudahan Polri Hari Ini Bisa Umumkan

Pemerintah diminta tegas meminta pertanggung jawaban pengusaha, untuk ikut menjaga ketahanan pangan dan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tapi harus ikut diajak membangun bangsa,” tuturnya.

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berpesan mafia di balik kelangkaan minyak goreng sebaiknya tidak perlu digembar gemborkan.

Jika memang kelangkaan minyak goreng ada mafianya, sebaiknya kepolisian langsung menangkapnya.

Baca Juga: Polri Sebut Belum Ada Tersangka Mafia Minyak Goreng, Tunggu Info Menteri Perdagangan

“Soal mafia yang tidak jadi itu, saya pikir serahkan kepada penegak hukum, enggak usah diumumkan. Langsung tangkap saja. Ya kalau kita cek ada mafianya. Enggak perlu digembor-gemborkan,” ucap Sufmi Dasco Ahmad dalam wawancaranya bersama jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi, Selasa (22/3)

Adapun DPR saat ini tengah membentuk panja komoditas bahan pokok untuk merespons kelangkaan minyak goreng.

Ia berharap dengan adanya panja komoditas bahan pokok bisa diketahui apa penyebab kelangkaan minyak goreng.

“Saya pikirkan panja tentang komoditas bahan pokok ini penting. Sebagai bentuk daripada tugas DPR, salah satunya pengawasan. Ini penting untuk mengetahui dan mengurangi sebab kelangkaan dan solusi yang dibuat komisi 6,” terang Sufmi.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x