Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Sri Mulyani Sebut Harga Tanah Di Ibu Kota Baru Bakal Naik

Kompas.tv - 6 Januari 2022, 11:05 WIB
sri-mulyani-sebut-harga-tanah-di-ibu-kota-baru-bakal-naik
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninjau pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur (5/1/2022). (Sumber: Kementerian Keuangan )
Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

BALIKPAPAN, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, harga tanah di daerah calon Ibu Kota Negara (IKN) baru sebentar lagi akan naik. Lantaran masifnya pembangunan infrastruktur, seiring dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami akan bangun jalan tol, jadi bapak dan ibu sekalian yang punya tanah di sini juga harus punya perencanaan yang makin matang, karena hidup di lokal ini benar-benar akan berubah dengan hadirnya IKN," kata Sri Mulyani dalam Acara Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (5/1/2021).

Sri Mulyani berharap sumber daya manusia (SDM) di calon IKN baru bisa terus ditingkatkan, sehingga peran Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sangatlah penting.

Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor Batu Bara, Harganya Capai Kenaikan Tertinggi Sejak Desember 2021

"Siapkan SDM-nya, karena ekonomi bisa maju karena infrastruktur, dibangun adanya kantor, jembatan, tapi kalau rakyatnya tertinggal, itu ngenes. Itu tidak bagus dan tidak berkelanjutan," ujar Sri Mulyani.

ITK mulai dibangun pada 2019 dengan sumber dana dari Sukuk. Anggarannya mencapai Rp86,6 miliar untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.

Sementara itu, aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan.

Baca Juga: Ibu Kota Negara Pindah pada Semester I 2024, Bapennas Beberkan Langkah-Langkah Pemerintah

Aturan tersebut akan mencakup pelaksanaan proyek IKN, pembiayaan, dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan kementerian/lembaga di Jakarta.

Kendati demikian, Menkeu menyebutkan belum terdapat pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.
 



Sumber : Antara


BERITA LAINNYA



Close Ads x