BI Sebut 1,7 Miliar Warga Dunia Tak Punya Akses Sektor Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan sebanyak 1,7 miliar penduduk dunia belum mempunyai akses pada sektor keuangan, sehingga salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan.

"Di negara berkembang, sebanyak 67 persen penduduknya itu belum punya akses, bahkan di negara maju 94 persen, apalagi kelompok wanita dan kelompok muda. Inilah kenapa sesuai arahan Presiden, inklusi ekonomi dan keuangan adalah salah satu agenda prioritas," kata Perry seperti dikutip Antara, Kamis (23/12/2021).

Mengutip Bank Dunia, inklusi keuangan adalah kondisi di mana individu dan pengusaha mempunyai akses mudah terhadap produk dan layanan finansial.

Baca Juga: Vaksin Nusantara Bisa Jadi Booster, tapi Tidak Bisa untuk Vaksinasi Massal

Menurut Perry, ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mencapai inklusi ekonomi dan keuangan. Yaitu digitalisasi pelayanan jasa keuangan; diversifikasi produk layanan jasa keuangan melalui digitalisasi yang tidak terbatas pada kredit, tetapi menyentuh berbagai layanan jasa produk keuangan; serta meningkatkan kapasitas UMKM, wanita, dan milenial.

"Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, melakukan upaya seperti Gernas Bangga Buatan Indonesia bisa mendorong UMKM. Contoh ini akan kami angkat menjadi suatu output bagaimana kami mendorong digitalisasi, mengimplementasikan kebijakan nasional, meningkatkan pelayanan produk keuangan, dan model bisnis untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan Indonesia dalam Presidensi G20 akan ikut mendukung atau membantu membentuk berbagai kebijakan yang pengaruhnya ke seluruh dunia.

Baca Juga: Harga Telur Capai Rp30.000/Kg, Warga: Makan Tempe Aja, Dapat Sepanci

"Bank Sentral dengan para Menteri Keuangan akan bertemu dan bicara bagaimana supaya setiap negara mendesain kebijakan ekonominya untuk pulih. Dengan demikian jika ekonomi global pulih akan memberikan efek rambatan ke berbagai negara," ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, dampak pemulihan global bagi masyarakat Indonesia adalah melalui ekspor, sehingga jika ekonomi global tumbuh tinggi, ekspor Indonesia juga akan tumbuh tinggi.

Baca Juga: Pengumuman! Tarif Tol Jakarta-Tangerang Naik Mulai 26 Desember 2021, Ini Besarannya

Implikasinya, berbagai pendapatan negara pun akan semakin tumbuh signifikan. Seperti saat ini, di mana penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18 persen, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24 persen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh lebih dari 23 persen.

"Jadi dampaknya ekonomi Indonesia akan meningkat atau tumbuh dari sisi kegiatan ekspor, harga komoditas, dan itu pengaruhnya kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat," ucapnya.