Kompas TV nasional peristiwa

IPW Puji Kapolri Copot Pejabat NCB Interpol

Sabtu, 18 Juli 2020 | 08:19 WIB
ipw-puji-kapolri-copot-pejabat-ncb-interpol
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pencopotan Kepala National Central Bureau (NCB) Interpol Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Brigjen Nugroho Wibowo diapresiasi Indonesia Police Watch (IPW).

"Untuk kali ini IPW acung jempol dan memberi apresiasi pada Kapolri (Jenderal) Idham Azis yg bergerak cepat dan bertindak tegas dalam membongkar persekongkolan jahat para jenderal dalam melindungi Djoko Tjandra," tulis Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2020).

Menurutnya pencopotan tiga jenderal yang terkait kasus Djoko Tjandra merupakan wujud dari sikap dari program Polri, "Profesional, Modern, Terpercaya" alias Promoter untuk menjaga marwah kepolisian.

Baca Juga: Dari Surat Jalan Hingga Red Notice Interpol, Ini Ulasan Terkait Bekingan Sakti Djoko Tjandra

Neta berharap Kapolri tidak berhenti sampai dengan langkah pencopotan saja. Kapolri harus menuntaskan kasus ini dan membawa efek jera bagi para jenderal yang bermain-main melindungi orang-orang bermasalah.

Setidaknya ada lima hal, menurut Neta, yang harus dilakukan Kapolri untuk membereskan kasus Djoko Tjandra.

Pertama, segera membuka CCTV Bareskrim, siapa yang mendampingi dan menjemput saat Djoko Tjandra datang mengurus surat jalan. Kedua, apa motivasi para jenderal itu dalam memberi keistimewaan kepada Djoko Tjandra.

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:42
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19