Kompas TV nasional berita kompas tv

Buronan Korupsi Sering "Hilang", Komisi III DPR: Mafia Hukum Benar Adanya!

Jumat, 3 Juli 2020 | 11:10 WIB

KOMPAS.TV - Akhir Juni kemarin, publik dibuat kaget dengan pengajuan sidang peninjauan kembali oleh terpidana kasus cessie atau hak tagih Bank Bali yang juga buronan bertahun-tahun, Djoko Tjandra.

Sidang yang berlangsung 29 Juni kemarin, ditunda karena terpidana Djoko Tjandra absen dalam persidangan.

Menurut pengacaranya, Djoko Tjandra sedang sakit.

Jaksa menyatakan, surat keterangan sakit Djoko Tjandra dari rumah sakit di Kuala Lumpur Malaysia.

Munculnya Djoko Tjandra yang secara tiba tiba mengajukan sidang peninjauan kembali, tentu membuat penegak hukum geram.

Sejak 2009 lalu Djoko Tjandra dikabarkan kabur ke Papua Nugini, sebelum putusan kasasi MA yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Sementara menanggapi itu, Jaksa Agung Burhanudin menyatakan, Djoko Tjandra itu sudah terpidana sehingga tinggal eksekusinya yang tertunda.

Namun anehnya, hingga kini pemerintah belum bisa melacak keberadaan Djoko Tjandra.

Dari hasil penelusuran imigrasi dan kepolisian, tidak ditemukan perlintasan Djoko Tjandra di Tanah Air.

Kejaksaan agung kini bekerja sama dengan interpol, untuk mencari buronan kasus Bank Bali, yang merugikan negara 900 miliar rupiah.

Hingga kini berdasarkan catatan kompas, ada sejumlah tersangka korupsi yang dinyatakan sebagai burona.

Diantaranya  Izil Azhar, 26 Desember 2018 atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi Rp 32,45 miliar bersama gubernur aceh saat itu, Irwandi Yusuf.

Dugaan suap gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat eks. sekretaris, Mahkamah Agung, Nurhadi.

Harun Masiku, 27 Januari 2020, suap terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR.

Munculnya para buronan kasus korupsi ke Indonesia yang berkeliaran bebas, menimbulkan pertanyaan.

Benarkah ini lemahnya pengawasan pemerintah dan penegak hukum?

Editor : Aleksandra Nugroho



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:21
KEMENAG BERHARAP ARAB SAUDI MEMASUKKAN INDONESIA DALAM DAFTAR NEGARA YANG BOLEH MEMBERANGKATKAN JEMAAH UMRAH   DINYATAKAN MELANGGAR KODE ETIK, KETUA WADAH PEGAWAI KPK YUDI PURNOMO: SAYA SIAP MENERIMA KONSEKUENSI KEPEGAWAIAN   DEWAS KPK MENYATAKAN KETUA WADAH PEGAWAI KPK YUDI PURNOMO BERSALAH MELANGGAR KODE ETIK PEMBERITAAN    MENDAGRI IMBAU CAMAT DI ZONA HIJAU COVID-19 TIDAK TERLENA KARENA VIRUS KORONA MEMILIKI PENULARAN YANG SANGAT TINGGI   GUBERNUR BALI I WAYAN KOSTER KEMBALI BATASI MASYARAKAT SETELAH ADA KLASTER BARU DARI UPACARA ADAT DI BADUNG, BALI   BAWASLU: PKPU PERUBAHAN MENGATUR TAK ADA KONSER MUSIK, ULANG TAHUN PARTAI, BAZAR, PERGELARAN SENI PADA PILKADA 2020   SEBUT KPU AKAN AJUKAN PERATURAN KPU PERUBAHAN, BAWASLU: KEGIATAN YANG MELIBATKAN BANYAK ORANG DILARANG   IMIGRASI BALI MENCATAT WARGA NEGARA RUSIA TERBANYAK DIDEPORTASI SEPANJANG TAHUN 2020   WALI KOTA RAHMAT EFFENDI SEBUT TERSISA 155 DARI 727 TEMPAT TIDUR ISOLASI DI SEJUMLAH RS KOTA BEKASI   SEKDA KABUPATEN KUPANG, NTT, OBED LAHA POSITIF COVID-19    JAKSA MENILAI MANTAN DIRUT PT ASURANSI JIWASRAYA HENDRISMAN RAHIM SEBABKAN KERUGIAN NEGARA RP 16,8 TRILIUN    JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAGUNG TUNTUT MANTAN DIRUT PT ASURANSI JIWASRAYA HENDRISMAN RAHIM HUKUMAN 20 TAHUN PENJARA   PEMKOT JAKARTA UTARA SIAPKAN 10 POMPA YANG TERSEBAR DI 6 KECAMATAN JELANG MUSIM HUJAN   BNPB SEBUT BANJIR BANDANG SUKABUMI AKIBAT SEDIMENTASI SUNGAI DAN HUJAN LEBAT