Kompas TV nasional berita kompas tv

PDIP Laporkan 7 Akun Medsos yang Menghina Megawati Terkait RUU HIP

Rabu, 24 Juni 2020 | 20:30 WIB

KOMPAS.TV - PDI Perjuangan Yogyakarta melaporkan akun media sosial yang diduga menghina Megawati Soekarno Putri terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Akun-akun itu juga dinilai menyebarkan ujaran kebencian kepada PDI Perjuangan.

Ada 7 akun media sosial yang dilaporkan ke polda daerah istimewa yogyakarta. DPC PDIP Yogyakarta mengaku menemukan fitnah, hasutan dan hoax, diantaranya kepada megawati. Pemilik akun medsos membuat tagar di media sosial, yang berpotensi melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik. Tagar itu antara lain tangkap mega bubarkan PDIP terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila

Penulis : Anjani Nur Permatasari


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Sopir Travel Bawa 7 Paket Sabu

Jumat, 22 Januari 2021 | 20:33 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
20:41
ANGKUT BANTUAN MASYARAKAT, KRI OSWALD SIAHAAN DIBERANGKATKAN DARI SURABAYA KE MAMUJU BANTU PARA KORBAN GEMPA   PEMPROV DKI DIBANTU POLISI DALAMI MOTIF PENARIKAN PAKSA KABEL LISTRIK DI RUMAH POMPA DUKUH ATAS, JAKPUS   PEMPROV BABEL JADIKAN BALAI BENIH PERTANIAN PALEMPANG PUSAT PEMBIBITAN PORANG   MAHKAMAH AGUNG: HANYA 8 PERSEN PERMOHONAN PK KORUPTOR YANG DIKABULKAN   KEMENDAGRI MINTA PEMDA SEGERA REALISASIKAN APBD 2021 UNTUK KESEHATAN DAN EKONOMI   MENTERI PPPA PASTIKAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGUNGSIAN BENCANA AMAN DAN NYAMAN   PEMPROV BABEL PINDAHKAN PASIEN DARI WISMA KARANTINA ASRAMA HAJI KE RS INFEKSI DAN KARANTINA COVID-19   IDI: STRATEGI PENANGANAN DI HULU AKAN TENTUKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI TANAH AIR   MENRISTEK: PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19 DALAM NEGERI PERLU PERHATIKAN ASPEK AMAN DAN TERJANGKAU   MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO: VAKSIN MERAH PUTIH MENJAGA KEBERLANJUTAN KEKEBALAN MASSAL DI TANAH AIR   DPR SERAHKAN SURAT PERSETUJUAN PENGANGKATAN KOMJEN LISTYO SIGIT PRABOWO SEBAGAI KAPOLRI KE PRESIDEN   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: TUGAS PEMERINTAH BANTU AKSELERASI PEMBELAJARAN TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   MENDIKBUD PASTIKAN SEMUA GURU HONORER BISA IKUTI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 2021   BNPB MINTA PEMDA SEGERA SELESAIKAN DATA RUMAH RUSAK PASCAGEMPA SULAWESI BARAT