Kompas TV klik360 cerita indonesia

Respons Sri Mulyani Soal Pajak Netflix yang Bikin Trump Marah

Rabu, 3 Juni 2020 | 22:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan mengomentari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang marah karena layanan jasa digital Amerika seperti Netflix, Zoom dan lainnya bakal dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak Digital.

Sri Mulyani enggan menjawab hal ini setelah ditanya wartawan usai rapat terbatas melalui video conference hari ini 3 Juni 2020.

"Jadi pajak digital saya nggak mau jawab dulu. Nanti yang jadi headline malah pajak subsidi," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini tengah mempertimbangkan untuk menarik pajak layanan digital dari perusahaan Amerika Serikat. 

Dilansir dari Reuters, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan Presiden AS Donald Trump mengkhawatirkan akan banyak mitra dagang yang akan gunakan skema pemungutan pajak yang tak adil.

"Presiden Trump khawatir akan banyak mitra dagang kami yang akan menggunakan skema pemungutan pajak yang tidak adil untuk perusahaan kami," ujar Robert. 
 

Penulis : Sadryna Evanalia





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:13
PTPN III BERI APRESIASI ATAS TERCAPAINYA KESEPAKATAN RESTRUKTURISASI KEUANGAN YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN BUMN   MENTERI BUMN ERICK THOHIR SEBUT RESTRUKTURISASI KEUANGAN PTPN SUDAH RAMPUNG   KEMENTERIAN BUMN YAKINKAN LEBIH DARI 50 KREDITOR UNTUK RESTRUKTURISASI PINJAMAN PTPN III HINGGA RP 41 TRILIUN   MENAKER LUNCURKAN POSKO THR UNTUK MEMANTAU DAN MENGATASI MASALAH PEMBERIAN THR   KEMENDESA PDTT TERUS GIATKAN SOSIALISASI LARANGAN MUDIK LEBARAN DEMI KESEHATAN BERSAMA    PEMPROV DKI JAKARTA BUKA VAKSINASI UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF, DARI PEMUSIK HINGGA PENGUSAHA KULINER   MENAG DORONG APARAT PENEGAK HUKUM TINDAK PELAKU UJARAN KEBENCIAN YANG MENGARAH KE PENISTAAN AGAMA   WALI KOTA DEPOK MOHAMMAD IDRIS: PEMKOT DUKUNG PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI DAMKAR DEPOK   SATPOL PP DIRIKAN 8 POSKO DI PASAR TANAH ABANG UNTUK PANTAU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN MINTA PEMERINTAH CARI SOLUSI CEGAH PERKAWINAN ANAK   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN DORONG KEMENTERIAN PPPA, KPAI, BPS PETAKAN DAERAH YANG BANYAK PERKAWINAN ANAK   PEMKOT BANDUNG MENYATAKAN 50 PERSEN TENAGA PENDIDIK TELAH DIVAKSINASI COVID-19   BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KEMBANGKAN BERBAGAI TEKNOLOGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM   MENTERI PPPA DORONG FORUM ANAK DAPAT DIBENTUK HINGGA KE TINGKAT KECAMATAN DAN DESA