Kompas TV nasional berita kompas tv

Syarat Turun Kelas BPJS Kesehatan Bagi yang Tak Mampu Bayar Iuran Lebih Tinggi

Minggu, 17 Mei 2020 | 19:24 WIB
syarat-turun-kelas-bpjs-kesehatan-bagi-yang-tak-mampu-bayar-iuran-lebih-tinggi
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Sumber: (Kompas.com/Retia Kartika Dewi))

JAKARTA, KOMPAS.TV – Belum kelar urusan virus corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Sudah Dibayarkan Hingga Akhir Tahun, Apakah Terkena Kenaikan Juga?

Apalagi sebelumnya Mahkamah Agung (MA) dalam putusan pada 31 Maret 2020 lalu telah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada tahun lalu. 

Keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang baru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Seperti diketahui, dalam Pasal 34 Perpres yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 itu disebutkan tarif BPJS Kesehatan 2020, iuran BPJS Kesehatan 2020 bagi peserta segmen peserta mandiri yang meliputi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 150.000 per bulan. 

Iuran peserta kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 per bulan. 

Ketentuan ini berlaku mulai 1 Juli 2020 mendatang (iuran BPJS 2020).

Editor : Deni Muliya

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:15
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TERUS DORONG PEMBANGUNAN 27 KAWASAN INDUSTRI BARU   SATGAS COVID-19: PERSENTASE KASUS AKTIF DI INDONESIA TERUS MENURUN   GUGUS TUGAS COVID-19 PROVINSI BANTEN SEBUT 70 PERSEN MASYARAKAT SUDAH PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   PANDEMI COVID-19, DINAS KESEHATAN LAMPUNG MINTA PEMBUKAAN BIOSKOP DI ZONA MERAH DIKAJI ULANG   BUPATI BOGOR ADE YASIN TEKANKAN TEMPAT WISATA WAJIB BATASI 50 PERSEN JUMLAH PENGUNJUNG   MENDAG AGUS SUPARMANTO: DAYA SAING EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA TERGANJAL SERTIFIKASI   KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBUT PENGENDALIAN IMPOR PRODUK HALAL JAGA PASAR DOMESTIK   MENAKER IDA FAUZIYAH JAMIN UU CIPTA KERJA TETAP MENYEJAHTERAKAN PEKERJA   KKP: PEMERINTAH TARGETKAN 10 PERSEN DAERAH PERAIRAN NASIONAL JADI KAWASAN KONSERVASI PADA 2030   ANTISIPASI LONJAKAN PASIEN, RSUD SOEDARSO PONTIANAK DIRIKAN TENDA DARURAT UNTUK RUANG IGD   PRESIDEN YAKIN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MENGALAMI KONTRAKSI AKIBAT PANDEMI AKAN SEGERA PULIH   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PANDEMI COVID-19 TAK HAMBAT UPAYA REFORMASI STRUKTURAL   KAWAL LALU LINTAS LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER, POLDA METRO JAYA KERAHKAN 749 PERSONEL   SEKDA BALI DEWA MADE INDRA MINTA SATPOL PP AWASI TEMPAT WISATA SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER