Kompas TV nasional berita kompas tv

Syarat Turun Kelas BPJS Kesehatan Bagi yang Tak Mampu Bayar Iuran Lebih Tinggi

Minggu, 17 Mei 2020 | 19:24 WIB
syarat-turun-kelas-bpjs-kesehatan-bagi-yang-tak-mampu-bayar-iuran-lebih-tinggi
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Sumber: (Kompas.com/Retia Kartika Dewi))

JAKARTA, KOMPAS.TV – Belum kelar urusan virus corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Sudah Dibayarkan Hingga Akhir Tahun, Apakah Terkena Kenaikan Juga?

Apalagi sebelumnya Mahkamah Agung (MA) dalam putusan pada 31 Maret 2020 lalu telah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada tahun lalu. 

Keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang baru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Seperti diketahui, dalam Pasal 34 Perpres yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 itu disebutkan tarif BPJS Kesehatan 2020, iuran BPJS Kesehatan 2020 bagi peserta segmen peserta mandiri yang meliputi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 150.000 per bulan. 

Iuran peserta kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 per bulan. 

Ketentuan ini berlaku mulai 1 Juli 2020 mendatang (iuran BPJS 2020).

Penulis : Deni Muliya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:47
TIM BULU TANGKIS INDONESIA BERANGKAT LEBIH AWAL KE JEPANG GUNA JALANI LATIHAN DI KUMAMOTO SEBELUM OLIMPIADE TOKYO   PETRONAS YAMAHA SRT TUNJUK PEBALAP WORLD SUPERBIKE GARRETT GERLOFF GANTIKAN FRANCO MORBIDELLI DI MOTOGP BELANDA   SPANYOL PASTIKAN LOLOS KE BABAK 16 BESAR PIALA EROPA SETELAH GULUNG SLOWAKIA 5-0 DI LAGA TERAKHIR GRUP E   PENDIRI PERUSAHAAN ANTIVIRUS MCAFEE, JOHN MCAFEE MENINGGAL DUNIA DI PENJARA BARCELONA, SPANYOL   PUSAT PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT EROPA: VARIAN DELTA BISA SEBABKAN 90% KASUS COVID-19 BARU DI UNI EROPA   TERDAKWA KASUS TES USAP RS UMMI BOGOR, RIZIEQ SHIHAB AKAN JALANI SIDANG VONIS HARI INI   POLRI PASTIKAN SKB KRITERIA IMPLEMENTASI UU ITE JADI PEDOMAN POLISI TANGANI KASUS INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK   BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBUT PEMERINTAH TIDAK KOMPREHENSIF SUSUN REGULASI OTONOMI KHUSUS PAPUA   PEMPROV NTT MINTA PEMERINTAH PUSAT SERIUS PERJUANGKAN GANTI RUGI KASUS TUMPAHAN MINYAK MONTARA AUSTRALIA 2009   PEMPROV DKI JAKARTA BERENCANA TAMBAH TITIK PEMBATASAN MOBILITAS WARGA GUNA CEGAH LONJAKAN KASUS COVID-19   WALI KOTA SERANG SYAFRUDIN MASIH PERBOLEHKAN WARGANYA GELAR HAJATAN MESKI BANTEN SEDANG DARURAT COVID-19   CEGAH LONJAKAN KASUS KORONA, POLRES BOYOLALI BERLAKUKAN JAM MALAM DI SEJUMLAH TITIK   SEBELAS SISWA SDN I GIRIMUKTI, MAJALENGKA, JAWA BARAT, HARUS JALANI ISOLASI MANDIRI KARENA TERPAPAR COVID-19   BIO FARMA: STOK VAKSIN COVID-19 AMAN UNTUK PENUHI TARGET 1 JUTA VAKSINASI PER HARI