HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Pasca Kontroversi "Renang Bikin Hamil", KPAI Bentuk Dewan Etik, Untuk Apa?

Selasa, 25 Februari 2020 | 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menanggapi kontroversi pernyataan Sitty Hikmawatty, KPAI membentuk dewan etik yang bertugas memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran etik.
 
Dewan etik KPAI ini terdiri dari 3 tokoh yaitu Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna, Mantan Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo, serta Ernanti Wahyurini, Mantan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dewan etik akan bertugas untuk mengklarifikasi, meminta keterangan sejumlah pihak dan mendalami referensi jurnal terkait pernyataan Komisioner KPAI Sitty Hikmawatty.

Waktu yang diberikan selama 1 bulan untuk memberikan rekomendasi kepada KPAI.

"Tugas Dewan Etik adalah mengklarifikasi kepada yang bersangkutan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait yang dipandang perlu. Kemudian mendalami terkait dengan statement yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian tentu memberikan rekomendasi apa yang terbaik dari proses ini kepada pleno KPAI, dan nanti akan kita putuskan." kata Susanto, Ketua KPAI.

Menanggapi kontroversi pernyataan Komisioner KPAI, Komisi VIII DPR RI merasa prihatin dan malu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan, pernyataan kontroversial ini menjadi pembelajaran bagi Komisi VIII untuk lebih selektif dalam memilih Komisioner KPAI.
 

Editor : Reny Mardika



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
01:15
PERKUAT LINI SERANG, ARSENAL TERTARIK DATANGKAN PEMAIN NEWCASTLE, ALLAN SAINT MAXIMIN   MANCHESTER UNITED TERTARIK DATANGKAN PEMAIN WOLVERHAMPTON, ADAMA TRAORE   NEMANJA MATIC SEPAKAT PERPANJANG KONTRAK DI MANCHESTER UNITED HINGGA 2023   POLISI DALAMI PENGAMBILAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI RSUD DAYA MAKASSAR   KPK DALAMI ALIRAN UANG DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PENJUALAN DAN PEMASARAN PADA PT DIRGANTARA INDONESIA   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO PASTIKAN TAK ADA SELEKSI CPNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN INI   MENAKER IDA FAUZIAH TEGASKAN PEMERINTAH TERUS ADVOKASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA   PANDEMI KORONA, BKSDA GARUT, JAWA BARAT, PERKETAT IZIN PENDAKIAN KE GUNUNG GUNTUR   MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PASTIKAN PEMBUATAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN UNTUK KAPAL DI ATAS 30 GT SATU JAM   KPK EKSEKUSI TERDAKWA PENYUAP EKS KOMISIONER KPU WAHYU SETIAWAN, SAEFUL BAHRI, KE LAPAS SUKAMISKIN   KOMISI II DPR MINTA KEMENPAN RB TINGKATKAN KEMAMPUAN ASN MANFAATKAN TEKNOLOGI SELAMA BEKERJA DARI RUMAH   DISDIKPORA CATAT SEBAGIAN BESAR SD DAN SMP DI GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA, KEKURANGAN MURID   KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 JAWA BARAT OPTIMISTIS KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN CEPAT PULIH   KEMENDAGRI: KUOTA PPDB JALUR ZONASI DKI JAKARTA SUDAH SESUAI PERMENDIKBUD