HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional kompas malam

Capai Omzet Hingga 5 Miliar, Klinik Aborsi Ilegal Ini Digerebek Polisi

Jumat, 14 Februari 2020 | 23:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polda Metro Jaya menggerebek klinik aborsi di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pelaku diketahui adalah pecatan dokter yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2016 lalu.

Petugas Subdit Sumber Daya Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menggerebek praktik aborsi ilegal.

Komnas Perlindungan Anak juga turut ikut dalam penggerebekan. 

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka yakni seorang dokter yang juga merupakan residivis atas kasus yang sama, seorang bidan dan juga seorang perempuan yang berperan memasarkan klinik ini melalui media sosial.

Setelah ditahan, ketiganya diminta pihak kepolisian untuk menunjukan modus operandi praktik mereka.

Lokasi klinik aborsi berada di Jalan Paseban Raya Nomor 61, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Klinik ini merupakan rumah tinggal yang dimodifikasi menjadi semacam klinik yang dilengkapi peralatan medis.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus juga menyebutkan selama klinik dibuka sejak 21 bulan lalu, tersangka telah menggugurkan lebih dari 900 janin dari 1.300 pasien dengan omzet mencapai 5 Miliar Rupiah.

Polisi menambahkan, klinik ini memiliki 100 calo dan 50 dokter cadangan yang membantu proses aborsi.

Ketiga tersangka dijerat pasal-pasal berlapis tentang kesehatan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara.

Polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap klinik serupa di jakarta.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta polisi mengusut tuntas kasus klinik aborsi ilegal di kawasan senen, jakarta pusat. Menurut KPAI praktik aborsi ilegal bisa dikenakan undang-undang perlindungan anak.

Menurut KPAI, nyawa manusia meski berbentuk janin atau dalam kandungan juga tetap memiliki hak hidup. Aborsi termasuk kejahatan kemanusiaan karena menghilangkan hak hidup secara paksa, kecuali atas pertimbangan medis yang membahayakan nyawa sang ibu.

Meski demikian, KPAI berharap adanya tindakan antisipasi terkait risiko aborsi bagi kesehatan perempuan.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA

Berita Daerah

Bertindak Asusila,Pemuda Di Amuk Massa

Selasa, 25 Februari 2020 | 17:21 WIB
Berita Daerah

Nasdem Usung Dp Di Pilwalkot Makassar

Selasa, 25 Februari 2020 | 17:20 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:27
TABEA! AUDISI SUCI IX DI KOTA AMBON 28 FEBRUARI 2020, CAFE KAYU MANIS JL. SAM RATULANGI NO. 125, PUKUL 10.00-19.00 WIB   SAMPURASUN! AUDISI SUCI IX HADIR DI BANDUNG 28 FEBRUARI 2020, ENDEUS SPACE JL HASANUDIN NO. 28, PUKUL 10.00-19.00 WIB   DINAS SUMBER DAYA AIR DKI KERAHKAN 8.000 PETUGAS TANGANI BANJIR JAKARTA   PRESIDEN JOKO WIDODO SIAPKAN INSTRUMEN FISKAL UNTUK ATASI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS KORONA TERHADAP PEREKONOMIAN   KETUA PANJA JIWASRAYA BIMA ARYA AKAN GELAR RAPAT PANJA GABUNGAN BAHAS PENYEHATAN ASURANSI JIWASRAYA   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI: PARIWISATA INDONESIA RUGI 500 JUTA DOLLAR AS KARENA VIRUS KORONA   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI: PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG BISA TERTUNDA KARENA VIRUS KORONA   WABAH VIRUS KORONA DI KORSEL, ANGGOTA KOMISI IX DPR SALEH PARTAONAN: KESELAMATAN WNI HARUS DIPRIORITASKAN   KETUA TIM INFEKSI KHUSUS: TIGA PASIEN YANG DIISOLASI DI RS HASAN SADIKIN BANDUNG NEGATIF KORONA   KEMENTERIAN BUMN BANTAH AKAN SUNTIK ASURANSI JIWASRAYA RP 15 TRILIUN UNTUK MEMBAYAR KLAIM NASABAH   BPBD: BANJIR DI JABAR MELANDA KABUPATEN KARAWANG, BEKASI, DAN KOTA BEKASI   GUBERNUR JATIM INGATKAN PENERIMA DANA DESA TAHAP PERTAMA MEREALISASIKAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI   KAPOLDA METRO JAYA IRJEN NANA SUDJANA: 782 KELUARGA TERDAMPAK BANJIR DI PERIUK, KOTA TANGERANG   PEMKOT BEKASI SEBUT BANJIR DISEBABKAN DIBERHENTIKANNYA PROYEK NORMALISASI SUNGAI