Kompas TV nasional sapa indonesia

Heboh Ekspor Ganja Diusulkan, Perlukah?

Minggu, 2 Februari 2020 | 02:46 WIB

Undang-undang narkotika mengatur bahwa ganja masuk narkotika golongan I, maka tidak seharusnya dijadikan komoditas ekspor.

Namun, usulan legalisasi ganja jadi komoditas ekspor terlanjur menuai kontroversi.

Apa dampak jika ganja dilegalkan?

Usulan agar pemerintah menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor yang disampaikan anggota Komisi VI dari fraksi PKS, Rafly Kande, menuai polemik di masyarakat.

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini langsung menegur Rafly. Jazuli menegaskan bahwa usulan itu tidak mewakili suara fraksi PKS.

Jazuli menambahkan fraksi PKS memahami UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang melarang ganja dan mengkategorikannya sebagai narkotika golongan I atau dilarang untuk pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional atau BNN menolak dengan tegas usulan terkait legalisasi tanaman ganja untuk komoditas ekspor.

Karo Humas dan Protokol BNN Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan ekspor ganja untuk kepentingan ekonomi hingga kesehatan tidak bisa dibenarkan.

Namun, peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala, Musri Musman, mengaku menemukan banyak manfaat dari tanaman ganja, mulai dari untuk kebutuhan medis hingga industri kertas.

Sementara itu Ketua Lingkar Ganja Nusantara atau LGN, Dhira Narayana, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan uji materi terhadap undang-undang yang mengatur tentang ganja.

Ia berharap ganja bisa dilegalkan untuk kebutuhan medis.

Editor : Christandi Super



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:50
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19