Kompas TV nasional kompas siang

Dinilai Kecolongan Soal Kasus Jiwasraya dan Asabri, OJK Segera Dibubarkan?

Kamis, 23 Januari 2020 | 16:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kinerja Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

Ada inkonsistensi pengaturan yang dilakukan OJK terkait kewajiban adanya direktur kepatuhan di perusahaan asuransi.

Menurut Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, pengaturan dan pengawasan oleh OJK dalam hal tata kelola asuransi makin melemahkan perusahaan asuransi, seperti Asabri dan Jiwasraya

Ombudsman akan melakukan investigasi terkait masalah ini.

Tak hanya Ombudsman, Komisi XI DPR juga mempertanyakan kinerja OJK

Bahkan muncul wacana pembubaran OJK.

Menanggapi wacana ini, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pun menegaskan, OJK sudah bekerja profesional dan indepependen sebagai otoritas pengawas di sektor jasa keuangan.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memungkiri upaya pencegahan, penanganan, dan stabilisasi sektor keuangan masih memiliki banyak kekurangan.

Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan upaya penyempurnaan sistem atau aturan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional akan terus dilakukan.

Pertanyaan demi pertanyaan terhadap pengawas kinerja keuangan negara, makin gencar. 

Ke mana OJK hingga ada kerugian terhadpa negara dan publik triliunan rupiah?

Lantaran tak cuma Jiwasraya yang dianggap bobol dan berpotensi merugikan negara. 

Tapi juga di Asabri yang diungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengalami kerugian triliunan rupiah.

Penulis : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:26
DALAM PENGAMANAN NATAL & TAHUN BARU, POLRI AKAN GELAR OPERASI LILIN MULAI 23 DESEMBER 2020 HINGGA 4 JANUARI 2021   POLRI KERAHKAN 191.584 PERSONEL UNTUK AMANKAN NATAL & TAHUN BARU 2021   WAPRES MA’ARUF AMIN INGATKAN PELAKU INDUSTRI "FINTECH" PERKUAT KEAMANAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT   WAPRES MA'RUF AMIN: PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL ATAU “FINTECH” DI INDONESIA BERKEMBANG SANGAT PESAT   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN PARA MENTERI UNTUK TETAP BERHATI-HATI DALAM MENGGUNAKAN APBN 2021   PRESIDEN JOKOWI: APBN 2021 MASIH DIFOKUSKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19, BAIK DI SEKTOR KESEHATAN MAUPUN EKONOMI    PRESIDEN JOKOWI MINTA MENSOS SEGERA MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PADA AWAL JANUARI 2020   PENYIDIK KPK SITA SEJUMLAH BARANG DAN KARTU DEBIT DALAM PENANGKAPAN MENTERI KP EDHY PRABOWO   DPP GERINDRA DKI MENYATAKAN AKAN JELASKAN SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK   SEKJEN KKP ANTAM NOVAMBAR SEBUT PIHAKNYA HARGAI PROSES HUKUM KPK TERKAIT PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO    DARI 17 ORANG YANG DITANGKAP TERDIRI DARI MENTERI EDHY PRABOWO & ISTRI, PEJABAT KKP, SERTA SEJUMLAH PIHAK SWASTA   HINGGA SAAT INI, KPK MENANGKAP 17 ORANG DALAM RANGKAIAN OPERASI TANGKAP TANGAN MENTERI KP EDHY PRABOWO    KETUA HARIAN DPP GERINDRA SUFMI DASCO AHMAD MASIH TUNGGU INFORMASI VALID KPK SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO   WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI MENGAKU PRIHATIN DENGAN PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK