HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional kompas petang

Buron, Tak Ada yang Bisa Memastikan Keberadaan Harun Masiku

Minggu, 19 Januari 2020 | 20:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sampai saat ini, Harun Masiku, Caleg PDI Perjuangan yang terlibat dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, masih buron. 

KPK dan pemerintah hanya tahu Harun meninggalkan Indonesia untuk terbang ke Singapura, tapi tak ada yang bisa memastikan keberadaannya saat ini.

Baca Juga: Singapura jadi Tujuan Favorit Kabur Buronan dari Indonesia

Harun Masiku terlibat kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan agenda Pergantian  Antar Waktu Anggota DPR 2019-2024.

Meski ada beragam isu seputar keberadaan Harun Masiku, termasuk tudingan bahwa ia sempat dilindungi dari operasi tangkap tangan KPK, pemerintah meyakini Harun terbang ke Singapura sebelum KPK beraksi.

KPK menyatakan bakal menangkap Harun, bekerja sama dengan Kemenkumham dan Polri.

Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi, Harun Masiku terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020, 2 hari sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan.

Bukan saja kaburnya Harun Masiku yang menimbulkan tanda tanya besar, tetapi gagalnya penggeledahan kantor PDI Perjuangan pekan lalu juga memunculkan sorotan terhadap kinerja KPK setelah adanya undang-undang baru dan di bawah kepemimpinan baru.

Baca Juga: Beredar Isu KPK Segel DPP PDI-P, Hasto: KPK Hanya Datang

Menurut tim hukum PDI-P, saat KPK hendak menggeledah kantor DPP PDI perjuangan 9 januari lalu, tidak ada surat izin yang dibawa. 

Tak hanya hadir, Menkumham bahkan membacakan susunan tim kuasa hukum PDI Perjuangan saat partainya menggelar konferensi pers. 

Wajar bila siapa pun yang menyaksikan video ini lantas mempertanyakan kemungkinan adanya konflik kepentingan antara Yasonna Laoly yang Menkumham, yang berkewajiban menyelenggarakan urusan bidang hukum atas nama seluruh warga negara, dengan Yasonna Laoly yang Ketua Bidang Hukum PDI-P, partai yang tengah terbelit masalah hukum.

Penulis : Reny Mardika



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
16:27
SUGENG RAWUH! AUDISI SUCI IX SIAP MENYAPA SEMARANG, 20 FEBRUARI 2020 DI AZYX CAFE PUKUL 10.00-19.00. LET'S MAKE LAUGH!   HORAS! IKUTI AUDISI SUCI IX DI KOTA MEDAN, 20 FEBRUARI 2020, DI MOJO SIP & DINE PUKUL 10.00-19.00, LET'S MAKE LAUGH !   HINGGA SAAT INI, SUDAH 77 ORANG TERJANGKIT VIRUS KORONA DI SINGAPURA   WTO PERKIRAKAN WABAH VIRUS CORONA AKAN MEMPERBURUK PROYEKSI LAJU PERDAGANGAN GLOBAL 2020   PRODUSEN SEPEDA MOTOR VIAR DAN BENELLI DI INDONESIA TERANCAM TIDAK BISA BERJUALAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA   3 DARI 78 WNI YANG MENJADI KRU KAPAL PESIAR JEPANG TERJANGKIT VIRUS KORONA   MENLU RETNO MARSUDI BERKOORDINASI DENGAN OTORITAS JEPANG DAN PERUSAHAN KAPAL PESIAR UNTUK EVAKUASI 78 WNI   BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) MENGKLAIM PAPARAN ZAT RADIOAKTIF DI TANGSEL TURUN 90%   KOMISIONER KPU EVI NOVIDA GINTING MANIK SEBUT ADA 5 PROVINSI BERPOTENSI MUNCULKAN CALON KEPALA DAERAH INDEPENDEN   KPU: BELUM ADA BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG MENDAFTARKAN DIRI MELALUI JALUR PERSEORANGAN   KUASA HUKUM SEKJEN SUNDA EMPIRE RANGGA SASANA, ERWIN SYAHRUDIN, AJUKAN PENANGGUHAN PENAHANAN KLIENNYA   PARTAI DEMOKRAT PERTANYAKAN PEMBENTUKAN PANSUS JIWASRAYA YANG MANDEK   MENKEU SRI MULYANI ANCAM TARIK SUNTIKAN MODAL KE BPJS KESEHATAN JIKA IURAN BATAL NAIK   KEMENSOS SEBUT 30 JUTA ORANG MAMPU MENIKMATI SUBSIDI BPJS