Demo Ojek Online Sampaikan Tiga Tuntutan

Pengemudi ojek online berdemo di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Mereka menuntut adanya evaluasi tarif, karena dinilai terlalu murah.

Pengemudi ojek online dari gabungan aksi roda dua, mendatangi Kemenhub sebagai pihak yang mengeluarkan aturan terkait tarif.

Pengemudi meminta Kemenhub mengevaluasi aturan tarif berdasarkan sistem zonasi dan menggantinya dengan pengaturan berdasarkan provinsi.

Pengemudi ojek online menilai, aturan zonasi merugikan mereka, dan juga penumpang.

Dengan menggantinya berdasarkan tarif provinsi, pengemudi menilai bisa diketahui kemampuan daya beli masyarakat.

Mereka juga menyuarakan agar punya payung hukum terkait status ojek online sebagai angkutan umum.

Hal ini ingin didorong kepada pemerintah dan DPR. Sehingga status ojek online menjadi jelas.

Pengemudi ojol meminta untuk menutup pendaftaran calon pengemudi di kawasan padat. Terutama daerah Jawa dan Kalimantan. Sehingga, pesaing pengemudi ojol tidak semakin banyak di kawasan padat tersebut.

Sejumlah perwakilan ojek online akhirnya diterima Kementerian Perhubungan, untuk berdiskusi soal tuntutan merevisi aturan tarif zonasi.

Sementara itu, Jalan Merdeka Barat, di depan Kantor Kemenhub tetap dibuka normal dan dijaga aparat kepolisian.

Setelah dari Kantor Kemenhub, pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan, masih dengan tuntutan yang sama.