Kompas TV klik360 cerita indonesia

Beda Cara Ahok dan Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta

Jumat, 3 Januari 2020 | 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di penghujung akhir tahun 2019, hujan lebat sempat mengguyur wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hingga awal tahun 2020, hujan dengan intensitas sedang dan lebat terus mengguyur ibu kota.

Menurut BMKG, saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan. BMKG memprediksi, puncak musim hujan akan terjadi antara bulan Januari hingga Bulan Maret 2020. Artinya, curah selama tiga bulan kedepan, curah hujan akan terus bertambah. Warga diharapkan agar bersiap siaga menghadapi musim hujan.

Baca Juga: Reaksi Anies Baswedan Soal Sindiran Basuki: Mohon Maaf Pak Menteri...

Lantas, seperti apa program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam kurun lima tahun, terdapat perbedaan cara dalam pengendalian banjir oleh Pemprov DKI Jakarta.

Perbedaan terjadi saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Anies dan Ahok memiliki cara pandang berbeda dalam pengendalian banjir.

Berikut cara pengendalian banjir era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok):

-    Normalisasi sungai, warga dipindahkan

Normalisasi ini adalah langkah melebarkan sungai dengan cara memindahkan atau menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai.

Setelah dipindahkan, pinggiran sungai itu kemudian dilakukan betonisasi.

Warga di bantaran sungai yang dipindah atau digusur kemudian dipindahkan ke rumah-rumah susun yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

-    Optimalisasi dan perbaikan pompa

Ahok juga menekankan perbaikan pompa-pompa yang rusak. Ahok meminta kepada camat dan lurah agar mengawasi pompa di wilayahnya. Hal itu ditekankan Ahok pada 2015. 

-    Pengendalian banjir lewat pembuatan situ, waduk, embung, dan kanal

Saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015) Ahok mengklaim telah melakukan pengembangan situ hingga waduk.

"Pada program pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir telah dilaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya pengembangan situ, waduk, embung dan kanal," kata Basuki.

-    Pembuatan sumur resapan hingga biopori

Di masa Ahok, Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan pembangunan tanggul national Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembuatan 272 sumur resapan dan pembuatan 667.573 lubang biopori.

Baca Juga: Banjir Jakarta 2020 adalah yang Terparah?

Berikut cara pengendalian banjir era Anies Baswedan:

-    Naturalisasi sungai

Anies menjalankan program naturalisasi sungai. Dengan program ini, Anies menyatakan tak ingin menggusur warga di bantaran sungai. 

"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan (tahun) 2019, nanti kita sudah liat jadi hasilnya, akhir tahun ini Insya Allah sudah selesai," kata Anies, Kamis (2/5/2019) dikutip dari TribunJakarta.

Naturalisasi sungai merupakan konsep mengembalikan ekosistem sungai dan waduk hingga sesuai pada fungsi aslinya.

-    Membangun kolam retensi dan membuat sumur resapan

Diketahui, naturalisasi bukanlah satu-satunya upaya Anies Baswedan dalam tangani banjir Ibu kota. Anies menjabarkan setidaknya ada tiga upaya lain yang ia lakukan, yakni membangun kolam retensi, membangun tanggul di pesisir Jakarta, hingga membuat sumur resapan air atau drainase vertikal.

#Banjir #BanjirJakarta #AniesBaswedan 

Penulis : Desy Hartini





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:05
MENURUT RENCANA, RUTE KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG AKAN DILANJUTKAN HINGGA KE BANDARA KERTAJATI   WAGUB NTT JOSEF NAE SOI MINTA PEMDA KABUPATEN DAN KOTA DI NTT SIAPKAN LAHAN RELOKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA   PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DITARGETKAN RAMPUNG PADA 2022   PERGANTIAN NAMA TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK MENJADI MBZ SEBAGAI PENGHORMATAN BAGI UNI EMIRAT ARAB   TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK II BERGANTI NAMA MENJADI SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED (MBZ)   PEMPROV DAN DPRD DKI JAKARTA KEBUT PEMBAHASAN REVISI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA RUANG   MENAKER IDA FAUZIYAH SEBUT PEMBAYARAN THR PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM HARI RAYA KEAGAMAAN   KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI) MINTA PEMERINTAH TEGAKKAN ATURAN PEMBERIAN THR   DISNAKERTRANS DKI JAKARTA: PEMBAYARAN THR TIDAK BOLEH DICICIL   KEMENKES PASTIKAN STOK VAKSIN COVID-19 AMAN UNTUK VAKSINASI DOSIS KEDUA BULAN APRIL 2021   PBNU IMBAU UMAT ISLAM PATUHI PROTOKOL KESEHATAN JIKA BERIBADAH DI MASJID   KEMENTERIAN PUPR: 9 JUTA TENAGA KONSTRUKSI BELUM TERSERTIFIKASI, BARU 628.000 YANG BERSERTIFIKAT   KADIN DKI IMBAU PERUSAHAAN DIALOG DI FORUM BIPARTIT JIKA KESULITAN BAYAR THR   KEMENAKER TELAH BENTUK SATGAS PELAYANAN KONSULTASI & PENEGAKAN HUKUM UNTUK AWASI PELAKSANAAN PEMBERIAN THR 2021